Search

27 Anak Terlibat Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di DPRD Kalbar Telah Dipulangkan

Komisioner KPPAD Kalbar, Alik R Rosyad saat terjun langsung memantau dan mengamati keterlibatan anak-anak dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, di kantor DPRD Kalbar, Selasa (13/10/2020) kemarin. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com – Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat menyoroti keikutsertaan anak-anak khususnya pelajar STM dalam aksi berturut-turut dua hari pada 8 dan 9 Oktober 2020 yang berakhir bentrok.

Komisioner KPPAD Kalbar, Alik R. Rosyad  menyayangkan anak-anak berstatus pelajar ikut ambil bagian dalam menyuarakan aspirasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalimantan Barat bersama elemen mahasiswa dan buruh.

Namun di lapangan hasil pemantauannya, di aksi buruh Kalimantan Barat di hari ketiga, tak dijumpai keikutsertaan anak-anak dalam aksi ini.
“Hari ini demo unjuk rasa yang ketiga kalinya, dimana pada hari Kamis (8/10) diamankan Polda Kalbar ada 9 anak dan kemudian pada Jumat (9/10) polda Kalbar kembali amankan anak peserta aksi 18 anak, di hari pertama ada anak yang reaktif Covid 19 berdasarkan hasil rapid test,” ungkap Alik di tengah aksi ratusan Buruh se-Kalimantan Barat, Selasa (13/10/2020) kemarin.

Alik bahkan terkejut saat pengeledahan yang dilakukan aparat kepolisian pada aksi Jumat (9/10), banyak anak-anak peserta aksi ini kedapatan membawa botol, bensin, batu dan lainnya.

“Tapi dari pendampingan dan penanganan terhadap anak kemarin, semua anak itu sudah dikembalikan kepada orang tua. Tentunya orangtua harus bertanggung jawan setelah dipanggil dan diberi pengarahan agar anak-anak ini selalu dalam pengawasan orang tua. Karena sebagian besar anak yang diamankan dalam aksi dua hari itu, ada yang tidak tahu, ada yang diajak, ingin tahu, tetapi ada juga yang mengajak temannya,” beber Alik.

Dari latar belakang inilah, tegas Alik, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar selalu mengawasi aktivitas anak-anaknya terutama di luar rumah maupun pergaulannya.

“Tentunya data-data anak ini menjadi pegangan kami termasuk kepolisian, agar mereka tidak mengulangi untuk hal-hal negatif,” tegasnya.
Alik menegaskan, bukan berarti pihaknya melarang anak-anak tidak bersuara atau menyampaikan aspirasinya. 

“Silahkan menyampaikan pendapat, itu sangat boleh. Tetapi tidak dengan meyampaikan pendapat di jalanan atau tempat terbuka seperti ini, bisa di forum lainnya, atau mekanisme lainnya, karena anak butuh rasa aman dan perlindungan sehingga sangat disarankan tidak boleh anak-anak ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut,” ucapnya.

Karena apabila anak-anak ini ikut terlibat langsung dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus law Cipta Kerja berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan anak itu sendiri. 

“Saat ini tak ada satupun anak yang berhadapan dengan hukum dalam aksi dua hari itu. Seluruh anak yang diamankan sudah dikenal dijemput orang tuanya dan kembali ke rumahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak, mengeluarkan surat edaran ke seluruh Kepala Sekolah tingkat SD/SMP Negeri dan Swasta dengan Nomor Surat 800/3980/Dikdas/ 2020 sesuai arahan surat kepolisian Daerah Kalimantan Barat agar peserta didiknya tidak mengikuti aksi demo/unjuk rasa pada hari Selasa (13/10/2020) dan Kamis (15/10/2020)  karena kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan pembelajaran. 

Surat ini ditandatangani langsung kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak, Syahdan, tertanggal 13 Oktober 2020.
Rencananya aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja digelar ormas, dan OKP pada Kamis (15/10/2020) besok, dengan tujuan aksi Kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat. (das)




Loading Facebook Comments ...