Search

3 Kapal Nelayan Vietnam Kembali ditenggelamkan Stasiun PSDKP Pontianak

Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Pontianak, Sabtu (11/05/2019) kembali menenggelamkan 3 kapal ikan asing asal Vietnam. (foto:das)
Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Pontianak, Sabtu (11/05/2019) kembali menenggelamkan 3 kapal ikan asing asal Vietnam. (foto:das)
Pontianak, reportasenews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Pontianak, Sabtu (11/05/2019) kembali menenggelamkan 3 kapal ikan asing asal Vietnam dari rencana 5 kapal ikan asing asal Vietnam yang ditenggelamkan hari ini.
Dua kapal ikan asing ini gagal ditenggelamkan karena kandas di muara Jungkat  saat ditarik menuju lokasi penenggelaman di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Secara keseluruhan sudah 17 kapal yang telah ditenggelamkan secara bertahap oleh PSDKP Pontianak  dari 26 kapal nelayan asing asal Vietnam.  Sementara 9 kapal ikan asing lainnya ditenggelamkan setelah bulan Ramadhan 1440 H.
Penenggelaman kapal ikan asing ini merupakan rangkaian penenggelaman kapal ikan asing sebanyak 51 kapal yang ditangkap PSDKP. Lokasi penenggelaman kapal di perairan Pulau Datuk telah diperhitungkan secara matang terutama untuk kelangsungan hidup biota laut dan menghindari terganggunya aktivitas pelayaran sehingga lokasi penenggelaman di perairan Pulau Datuk telah dianalisa kedalamannya sehingga kapal yang ditenggelamkan tidak menganggu aktivitas nelayan setempat maupun pelayaran serta cara penenggelaman seperti ini dapat menciptakan rumpon bagi ikan ataupun biota laut lainnya
Sebelumnya, komandan Satgas 115 dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pekan kemarin juga memusnahkan 13 kapal nelayan asing asal Vietnam. Penenggelaman kapal ikan asing ini dilakukan setelah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari lembaga peradilan.
Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.
“Ini merupakan _way out_ (red-jalan keluar) yang sangat cantik untuk negara kita menakuti bangsa/negara lain. Penyelesaian dengan cara ini seharusnya menjadi sebuah tradisi praktek penegakan hukum. Saya panggil Dubesnya, saya panggil pengusahanya baik-baik dengan makan siang kita jamu. Saya hanya cerita, saya akan eksekusi undang-undang, amanah negara ini untuk menyelesaikan masalah jadi bantu saya. Udah itu saja. Kalau ada yang bandel ya kelewatan,” ungkapnya.
Menteri Susi menjelaskan, pemusnahan kapal ikan ilegal telah terbukti berdampak positif pada perikanan Indonesia untuk memberikan _deterrent effect_ pada para pelaku praktik _IUU Fishing._ Selain itu, tindakan ini juga memberikan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Melalui penenggelaman Kita memberikan kepastian hukum kepada semua orang. Investasi perlu kepastian hukum di sebuah  negara dan kita kasih kepastian hukum bagi pelanggar hukum. Tidak ada diskriminasi hukum. Itu saja yang saya inginkan,” ucapnya.
Di samping itu, pemusnahan kapal pelaku _IUU Fishing_ juga terbukti memberikan dampak positif pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Tercatat bahwa produksi perikanan terus mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2015 produksi perikanan sebanyak 5.363.274 ton mengalami kenaikan 5,24 persen menjadi 5.664.326 ton pada 2016. Kenaikan kembali terjadi 8,51 persen di periode yang sama 2017 yaitu sebesar 6.124.522 ton. Di triwulan III 2018, produksi perikanan kembali meningkat 1,93 persen yaitu mencapai 6.242.846 ton.
Sementara itu, pada triwulan III tahun 2018, PDB perikanan mencapai nilai Rp59,98 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017 senilai Rp57,84 triliun. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan PDB dari 6,85 persen di triwulan III 2017 menjadi 3,71 persen di triwulan III 2018, PDB perikanan mengalami peningkatan di setiap kuartal, begitu pula dengan jumlah produksi perikanan.
Menteri Susi menambahkan, berkat ketegasan Indonesia dalam memberantas _IUU Fishing_ selama ini, neraca dagang perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Prestasi lainnya juga ditorehkan Indonesia sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia.
Berkaca pada berbagai capaian itu, ia menilai bahwa wacana pelelangan kapal eks ikan asing bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan _IUU Fishing_ di Indonesia.
“Kalo ikan dilelang okelah. Tapi kalau kapal yang dilelang, kita jual lagi dan dijadikan alat mencuri lagi, akhirnya kita tangkap lagi untuk kedua kali. Apa mau jadi dagelan negeri kita?,”tegasnya.
Hal itu mengacu pada sejumlah kejadian di mana beberapa kapal yang melanggar hukum dan   dilelang,  digunakan kembali untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan memusnahkan kapal tersebut.
“Tapi persoalannya kadang-kadang kita ragu, kita tidak _confident._ Baru dua tahun, oh kenapa ngga dilelang, kenapa ngga sayang itu barang ditenggelamkan. Sedangkan itu harga Rp 10 miliar, kalo dilelang Rp 1 miliar. Sementara (ikan) yang dicuri satu _trip_ aja dia dapet Rp 3 miliar. Kamu sayang ga sama ikan kita? Sumber daya ekonomi kita,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengapresiasi langkah pemerintah untuk memusnahkan kapal pelaku _IUU Fishing._ Bahkan ia menyarankan agar proses pemusnahan kapal ikan ilegal dipercepat sesaat setelah ditangkap.
“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal _illegal fishing_ ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian langsung) tenggelamkan. Udah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, mereka (bisa) banding. Nah, terus (kalau) kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi gimana gitu, mereka bisa tuntut kita dan itu hak dia masih berlaku di situ. (Kalau) kemudian rusak, kan mereka bisa tuntut. Nah aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri,” ujarnya.
Merespon hal itu, Menteri Susi pun sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal pelaku _IUU Fishing_ yang masuk di perairan Indonesia. (das)



Loading Facebook Comments ...