Search

Retribusi Terlalu Mahal, Belasan Penyewa Ruko Irian Jaya Mendatangi Kantor DPRD Situbondo 

Etnis Tionghoa yang menempati ruko Jalan Irian Jaya bertemu dengan Komisi II DPRD, siang kemarin. (foto:fat)
Etnis Tionghoa yang menempati ruko Jalan Irian Jaya bertemu dengan Komisi II DPRD, siang kemarin. (foto:fat)
Situbondo,reportasenews.com – Belasan penyewa rumah dan toko (Ruko), yang berlokasi  atau di Jalan Irian Jaya Situbondo,  mendatangi kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Mereka mengadukan tentang penarikan retribusi Ruko oleh Pemkab Situbondo, yang dinilai terlalu mahal.
Usai mengadukan kepada Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Linda Indrawati, selaku juru bicara penyewa ruko mengatakan, sejak tahun 2012 lalu, sewa bangunan tempat mereka membuka usaha itu naik drastis. Dari seharga  Rp.48 ribu per meter, namun, saat ini, pihaknya harus membayar Rp.200 ribu per meter dalam setahun. “Kenaikan retribusi sepihak dengan harga yang sangat mahal. Makanya keberatan dengan harga sewa tersebut,” ujarnya.
Di samping itu, dalam penarikan retrebusi, tidak hanya menghitung sewa tanah atau bangunan ruko yang sudah disediakan pemerintah. Akan tetapi bangunan yang didirikan sendiri sampai lantai 3 oleh para penyewa, dihitung sewa. Padahal, beberapa penyewa semula hanya sewa tanah saja.
“Kami sudah 70 tahun menempati di sana dan sekarang sudah generasi ketiga. Dengan hitungan sewa sampai bangunan lantai 3, kami harus bayar sampai Rp.120 juta per tahun,” jelas Linda kepada wartawan koran ini, kemarin.
Jumlah tersebut terpaut jauh dengan sebelum kenaikan retrebusi. Dengan hitungan Rp.48 ribu per meter, maka mereka cuma bayar retrebusi sekitar Rp.500 ribu-Rp.600 ribu per bulan. “Dulu kami bayar sekitar Rp.6 juta-Rp.7 juta per tahun. Kami dipaksa menandatangani surat perjanjian, dengan alasan sebagai legalitas menempati di sana,” tambah Linda.
Permasalahan lain, kenaikan retrebusi tidak sebanding degan penghasilan yang diperoleh. Linda mengaku, seperti yang sudah diketahui, roda perekonomian di Jalan Irian Jaya tidak berjalan bagus. Roku-ruko sepi pembeli. “Jam 17.00 sudah mati. Perlu ada upaya pemerintah untuk menghidupkan geliat ekonomi di sana,” harapnya.
Terkait hal ini, para penyewa sudah beberapa kali mengajukan keberatan ke bupati, serta menghadap ke anggota DPRD. “Sampai saat ini tidak ada jawaban. Kami juga mengeluh karena sering dikirim ancaman. Seperti akan ditutup, disegel, dan lain-lain,” ujar Linda.
Linda menegaskan, pihaknya sering kali mendapatkan ancaman berbau rasis. Seperti diminta pulang ke Negeri China. “Padahal kami sudah menjadi warga Situbondo. Kami tidak pernah ditempatkan sebagaimana layaknya warga Situbondo, yang ikut membantu pertumbuhan daerah ini,” pungkasnya.
Hadi Priyanto, wakil Ketua Komisi II DPRD mengatakan, keluhan dari penyewa ruko Jalan Irian Jaya akan disampaikan ke eksekutif. Tetapi pada prinsipnya, penarikan retrebusi itu mengacu pada perda retrebusi pemakaian kekayaan daerah nomor 23 tahun 2011.
“Yang pasti juga, pemerintah yang memiliki tanah dan toko yang saat ini ditempati Etnis Tionghoa,” katanya.
Harapan penyewa agar tarif diturunkan, itu tidak nudah dilakukan. Sebab, besarannnya sudah berdasarkan aturan yang tertuang dalam perda. Artinya, harus ada perubahan perda jika tarif diturunkan. “Sebenarnya, tarif retrebusi bisa diturunkan, asalkan sudah ada persetujuan bupati,” kata Hadi.
Untuk retrebusi, Hadi memandang, tidak terlalu mahal. Karena sebelum perda disahkan, DPRD sudah menyesuaikan besaran tarif dengan beberapa kabupaten lain. “Kalau mengacu pada toko-toko swasta di daerah lain, masih murah,” katanya.
Hadi menambahkan, hal yang dipermasalahkan bukan sebatas tarif. Tetapi Etnis Tionghoa yang ada di Jalan Irian Jaya juga keberatan jika seluruh bangunan ruko dihitung sewa. “Ini mungkin pemerintah perlu obyektif. Kalau tidak dibangun pemerintah, jangan ditarik. Kalau hanya satu lantai milik pemerintah, itu yang ditarik. Kalau cuma tanahnya, ya tanahnya yang ditarik sewa,” harapnya.
Di samping itu, perlu ada komitmen dari penyewa untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada yang tidak bayar, pemerintah harus bertindak tegas.”Yang nakal biar dievaluasi. Pemerintah tegas saja, apa tetap ingin memanfaatkan toko atau hengkang. Kalau mau tetap, ya bayar” kata Hadi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Situbondo, Tutik Margiyanti mengatakan, target retrebusi di ruko Irian Jaya tahun ini hanya terealisasi 18 persen. Atau hanya mencapai Rp. 189 juta per tahun dari target retrebusi Rp.962 juta per tahun. “Setelah kita panggil, ternyata kendalanya di situ. Mereka menganggap terlalu tinggi,” katanya.
Padahal, besaran retrebusi yang ditarik sudah sesuai dengan perda pemakaian kekayaan daerah. Terkait dengan keluhan-keluhan dari Etnis Tionghoa, tentu akan disampaikan ke bupati selaku pengambil kebijakan. “Kami tidak bisa memutuskan sendiri, karena mengacu pada perda,” imbuh Tutik. (fat)



Loading Facebook Comments ...