Search

Kejari Depok Minta Penyidik Lengkapi Petunjuk Berkas Pungli Lurah

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Sufari . (foto:ltf)
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Sufari . (foto:ltf)
Depok,reportasenews.com  – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Sufari berjanji tidak akan membolak-balikkan berkas perkara pungutan liar (Pungli) Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, seperti berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Nur Mahmudi Ismail. Asalkan, penyidik Polresta Depok dalam membuat berkas perkara tersebut memenuhi segala unsur.
“Berkas perkara pungli Lurah Kalibaru sudah kami kembalikan lagi ke penyidik Kepolisian. Karena berkas yang diantar ke kami masih kurang. Maka dari itu, kami berikan petunjuk atau P18,” ucap Sufari di halaman kantornya, Selasa (26/3/2019).
Pria berkumis tebal itu pun menggelak pengembalian berkas pungli ke pihak penyidik Polresta Depok akan berbuntut seperti kasus Nur Mahmudi Ismail. “Setiap penanganan perkara, kalau ada petunjuk atau P18 kan biasa, tinggal petunjuknya dipenuhi atau tidak, kalau lengkap sekali aja cukup,” katanya.
Dalam penanganan perkara, kata dia, kejaksaan harus teliti dan cermat, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam persidangan. “Perbuatan itu kan berhubungan dengan alat bukti dan barang bukti,” tegasnya.
Sebelumnya, Lurah Kalibaru Abdul Hamid resmi ditahan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Depok sebagai tersangka pungutan liar (Pungli) Akta Jual Beli (AJB) tanah.
Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto mengungkapkan penahanan Abdul Hamid merupakan tindak lanjut dari penangkapan Tim Saber Pungli Polresta Depok pada Kamis (14/2/2019) di kantornya.
“Tersangka sudah kami tahan. Yang menangani kasus ini Unit Tipikor Polresta Depok,” kata Didik di Grand Depok City, Minggu (17/2/2019).
Didik menjelaskan, penangkapan Lurah Kalibaru berawal dari ada seorang calon legislatif (Caleg) partai besar melapor ke Tim Saber Pungli Polresta Depok kalau diperas saat mengurus AJB tanah miliknya. Jabatan tersebut membuat Abdul Hamid menjadi saksi dalam pengurusan AJB yang termuat di Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2016 yang dimana biayanya tidak melebihi dari 1 persen. (jan/ltf)



Loading Facebook Comments ...