Search

5 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terancam Dicabut Izin dan Sanksi Hukum

Penyelidikan terhadap perusahaan perkebun.n kelapa sawit yang membakar lahan dan hutan. (foto:ist)
Penyelidikan terhadap perusahaan perkebun.n kelapa sawit yang membakar lahan dan hutan. (foto:ist)

Pontianak, reportasenews.com – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji SH M.Hum mengatakan titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun ini, dua kali lipat banyaknya dibandingkan tahun 2015. Tapi dampaknya tidak sehebat di tahun 2015. Karena, lamanya api berada di satu titik itu juga hitungannya lebih cepat selesai dibandingkan dengan yang di tahun 2015.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji SH M.Hum, menjelaskan Provinsi ini luasnya sekitar 110.000 kilometer persegi dan mencakup kawasan hutan serta lahan perkebunan yang rentan mengalami kebakaran pada musim kemarau.

“Memiliki lahan perkebunan dan pertanian, dan Kalbar juga memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas sehingga sangat rawan terbakar apabila memasuki musim kering atau kemarau,” kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji SH M.Hum, yang disampaikan saat Rakor Penguatan Pengedalian dan Penanggulangan Karhutla pada Lahan Gambut di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (26/9/2019).

Dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan.

Selanjutnya pada 12 Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan dengan seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat dan menghadirkan 94 perusahaan perkebunan sawit dan IUPHHK-HTI yang terindikasi ada titik api (hotspot) berdasarkan analisa spasial peta perizinan dengan hasil pemantauan hotspot diikuti dengan pemberian surat peringatan kepada 134 perusahaan yang terdiri dari 96 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 38 IUPHHK-HTI.

Selanjutnya, tim gabungan Ditjen Gakkum KLHK  juga telah memverifikasi lapangan terhadap areal yang terbakar di perusahaan. Verifikasi lapangan ini dilakukan di 45 perusahaan meliputi 35 perusahaan perkebunan kelapa sawit, 9 IUPHHK-HTI dan 1 IUPPHHK-HA yang disertai penyegelan. Selanjutnya untuk mempercepat proses hukum dan penindakan terhadap perusahaan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyiapkan saksi ahli dalam kasus Karhutla untuk kasus perseorangan yang berjumlah 26 kasus.

Pada tanggal 13 September 2019 telah diterapkan sanksi administartif terhadap 15 perusahaan yang ditemukan areal terbakar pada lokasi periziannya dan terdapat 5 perusahaan yang telah dinaikan prosesnya sampai dengan tahap sidik oleh PPNS Gakkum KLHK dan Polda Kalbar. (das)




Loading Facebook Comments ...