Search

68 TKI Non Prosedural Kembali di Deportasi Pemerintah Malaysia

TKI non prosedural kembali ke Tanah Air. (foto:das)
TKI non prosedural kembali ke Tanah Air. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com– Pemerintah Malaysia kembali  mendeportasi  68 orang tenaga kerja asal Indonesia (TKI ) non procedural melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Para tenaga kerja Indonesia ini  rata-rata terjaring rajia yang dilakukan Polis diraja Malaysia (PDRM) dan terlibat serangkaian aksi kriminal.

“Pendeportasian dilakukan berdasarkan  masuk dan bekerja secara illegal, serta melakukan tindakan kriminal,” kata Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi, kepada wartawan, Rabu (25/7) malam kemarin.

Namun sebagian besar para TKI non prosedural ini melanggar dokumen keimigrasian.

Selain itu, pemulangan TKI ini telah melalui proses panjang, sejak mereka masih berada di Malaysia menjalani masa hukuman seperti hukum yang berlaku yang di Malaysia. Setelah menjalani masa hukuman, mereka diserahkan ke pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI di Kuching, Sarawak, Malaysia Timur.

“Ada salah satu TKI asal Sulawesi selatan yang menjadi korban penyiksaan saat menjadi tahanan imigrasi dan polis di raja Malaysia, namun ini karena persoalan kriminal yang dilakukannya,” ungkapnya.

Herman Saleh, salah satu korban penyiksaan TKI di Malaysia mengungkapkan bahwa ia mengalami penyiksaan selama 10 bulan.

“Dengan kondisi saat ini di pulangkan ke Indonesia,  sangat bersyukur karena saat  di dalam tahanan di Malaysia harus mengalami siksaan seperti di injak dadanya menggunakan  kayu, dan kondisi fisik luka luka,” bebernya.

Disisi lain, Andi menyebutkan pihak BP3TKI Pontianak dalam menangani permasalahan TKI tidak  hanya bekerjasama dengan Dinas Sosial saja, namun juga beberapa instansi pemerintah lain, seperti Keimigrasian, Polisi, TNI, dan Karatina serta Badan Pengelolaan Perbatasan Negara.

“Satgas TKI yang ada selama ini ada 7 Dinas di lingkup pemerintahan yang terkait. Namun sangat disayangkan hal ini yang menyebabkan Dinsos dan BP3TKI Pontianak bekerja ekstra, lantaran koordinasi antara satgas TKI kurang intensif,” keluhnya.

Andi juga meminta para TKI yang ingin bekerja ke luar negeri memenuhi dulu syarat dan persyaratan dokumen serta tidak terpancing oleh tawaran yang mengiurkan dari pihak agen perekrutan tenaga kerja dengan terlebih dahulu teliti dan mericek kembali tawaran kerja atau lowongan kerja di luar ngeri sehingga tidak terjerat sindikat perdagangan manusia atau menimbulkan persoalan lain di lain waktu.

“Tolonglah para pekerja yang ingin bekerja sebagai TKI di luar negeri, ikuti prosedur, dan mengurus segala kelengkapan dokumen keimigrasian serta memiliki keahlian dan kemampuan seperti pekerjaan yang ingin dilakukan. Disini kita punya dua kantor pelayanan terpadu, di Entikong dan di Sambas, silahkan ikuti prosedurnya,” tutupnya. (das)




Loading Facebook Comments ...