Search

91 Satwa Endemik Indonesia di Repatriasi dari Filipina

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, bersama Walikota Bitung, Maximiliaan J. Lomban, dan Kepala BKSDA Sulut, Noel Layuk Allo menerima kembali pemulangan (Repratiasi) 91 individu satwa endemik Indonesia (foto:ist)
Bitung, reportasenews.com – Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, bersama Walikota Bitung, Maximiliaan J. Lomban, dan Kepala BKSDA Sulut, Noel Layuk Allo menerima kembali pemulangan (Repratiasi) 91 individu satwa endemik Indonesia yang terdiri dari reptil, mamalia, dan aves (burung) yang diselundupkan ke Filipina.
Tim penjemput repatriasi melaporkan kepada Dirjen Penegakan Hukum dan Walikota
Bitung di Pelabuhan Bitung bahwa Satwa-satwa tersebut diberangkatkan dari Davao
Filipina 27 Juli 2020 pukul 19.00 waktu Davao dan tiba di Pelabuhan Bitung, Sulawesi
Utara, 30 Juli 2020 pukul 06.00 WITA.
Satwa tersebut akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung,
sampai siap untuk dilepasliarkan kembali ke alam. Selanjutnya Dirjen Gakkum dan
Walikota Bitung meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki untuk proses pemulihan sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya.
Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa inisiasi repatriasi dilakukan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Ditjen KSDAE KLHK, Indra Exploitasia Semiawan, yang juga Management Authority (MA) CITES Indonesia.
Berawal saat dia menerima informasi dari MA CITES Filipina tentang adanya satwa yang disita pada tanggal 8 April 2019 dan perlu konfirmasi asal satwa. Hasil identifikasi jenis satwa asal-usul satwa tersebut dari Indonesia wilayah timur antara lain walabi, kasuari dan
julang papua.
Kemudian repatriasi dapat dilakukan menindaklanjuti Putusan Pengadilan Matic City dimana pada tanggal 14 Oktober 2019 telah memerintahkan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan 134 satwa yang masih hidup kepada Pemerintah Indonesia. Sesuai
dengan Article VII of the Convention dan Resolusi CITES Conf. 17.8., dan setelah
pertemuan bilateral antara MA CITES Indonesia dengan MA CITES Filipina, kedua pihak menyepakati untuk memulangkan satwa liar tersebut ke Indonesia.
Menindaklanjuti putusan pengadilan ini dilakukan langkah repatriasi satwa-satwa
tersebut. Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa keberhasilan repatriasi ini kerjasama
banyak pihak seperti Ditjen KSDAE KLHK, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan
RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea
Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan
Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).
Repratriasi kali ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil dilakukan. Rasio Sani
menambahkan bahwa Repatriasi atau pengembalian 91 satwa ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan kehati Indonesia.
“Kami tidak akan berhenti mengejar pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal
tumbuhan dan satwa. Kejahatan perdangan satwa ilegal ini merupakan kejahatan transnational melibatkan aktor lintas negara. Untuk itu Berbagai kerja sama internasional
kita lakukan, termasuk terkait dengan pemulangan satwa ini,” tegas Rasio Ridho Sani.
Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa pemerintah terus mempelajari berbagai modus operandi perdagangan illegal satwa ini. Termasuk terus memonitor perdagangan melalui online.
“Kami juga telah bekerjasama dengan berbagai negara untuk menghentikan
kejahatan transnational seperti ini termasuk dengan pihak interpol,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun ini sudah lebih dari 300 kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa berhasil ditindak oleh KLHK. Ancaman pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, KLHK menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya penyelamatan satwa ini, terutama kepada Kementerian Luar Negeri melalui   perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan  (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat  kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan berbagai pihak yang tidak dapat  disebutkan satu-per-satu, termasuk dengan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki). (das)



Loading Facebook Comments ...