Search

“Adhoc” Pembentukan Teritorial KPK Dikritik

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk unit kerja berbasis wilayah.
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk unit kerja berbasis wilayah.

JAKARTA,REPORTASENEWS.COM – Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk unit kerja berbasis wilayah. Sebagai lembaga adhoc yang dibentuk lewat amanat reformasi untuk melakukan transisi penegakan hukum, KPK sepatutnya bukan malah dipermanenkan dengan membentuk teritorial hukum sendiri.

Sahroni mengapresiasi rencana pembentukan KPK di tingkat wilayah. Penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dipandangnya memang harus dilakukan hingga tingkat wilayah. Namun, ia menekankan pentingnya peninjauan dari perspektif sistem hukum Indonesia, terutama aspek ketatanegaraan dan anggaran belanja negara.

“Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk Unit Kerja Wilayah. Pertama, KPK perlu membentuk teritorial hukum tetapi dengan catatan hanya bersifat sementara. Kedua, perlu memperhatikan peningkatan pembiayaan dari sisi kegiatan operasional,” ujar Sahroni di Gedung DPR RI, Jumat (22/9).

Konsep pembentukan KPK, dikatakan Sahroni, sejak awal adalah dalam perspektif transisi penegakan hukum, bukan untuk dipermanenkan. Karenanya, KPK menurut Sahroni juga harus memperhatikan hubungan dengan lembaga yudikatif sehingga tidak muncul konflik kewenangan yang justru membuat runyam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Ia mengemukakan, secara teoritis, KPK merupakan state auxiliary organs, sebuah lembaga diperbantukan yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Sementara Indonesia masih menggunakan kitab hukum dalam perspektif hukum tertulis dengan asas-asas hukum tertentu.

“Amandemen Undang-undang 1945 memang memberikan ruang bagi lembaga seperti KPK untuk menciptakan check and balance. Dalam membangun unit kerja di daerah, KPK juga perlu memperhatikan hubungan dengan lembaga yudikatif sehingga tidak muncul konflik kewenangan yang dapat membuat runyam penegakan hukum tindak pidana korupsi.”

Lebih jauh, Sahroni menilai, KPK memang perlu dikembalikan pada tujuan hakikatnya yaitu dibentuk selain untuk menciptakan cara berhukum yang lebih efektif dan diarahkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, ia berpendapat perlu ada korelasi positif antara peningkatan pendapatan negara dengan aksi operasi tangkap tangan KPK.

“Anggaran KPK pada tahun 2016 sebesar Rp991,8 miliar, sedangkan pada 2017 berjumlah Rp734,2 miliar. Jika kita bandingkan, selama enam tahun (periode 2009-2015), KPK hanya berhasil mengembalikan uang korupsi ke kas negara sebesar Rp 728.45 miliar,” tukas Sahroni.

“Jadi saya kira, masalahnya bukan pada perluasan kewenangan berbasis teritorial tetapi bagaimana KPK dapat memberi solusi pencegahan yang lebih efektif agar keuangan negara dapat diselamatkan dan pendapatan belanja negara juga meningkat,” timpalnya. (Fie)




Loading Facebook Comments ...