Search

Aktivis LSM, Desak Kajari, Kapolres dan Bupati Tuntaskan Kasus Korupsi di Situbondo

LSM Gempur mendatangi Kantor Pemkab Situbondo, yang dilanjutkan ke Mapolres, Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo  tuntut selesaikan kasus korupsi di Situbondo (foto:fat)
LSM Gempur mendatangi Kantor Pemkab Situbondo, yang dilanjutkan ke Mapolres, Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo tuntut selesaikan kasus korupsi di Situbondo (foto:fat)

Situbondo,reportasenews.com – Memperingati hari anti korupsi sedunia, puluhan aktivis yang mengatasnamakan LSM Gempur Situbondo, melakukan aksi turun jalan dengan menggunakan becak motor (Bentor), mengelilingi Kota Situbondo, Kamis (7/12)

Dalam melakukan aksinya,  selain membagikan surat rekomendasi kepada Bupati Situbondo, Kapolres Situbondo, ketua DPRD dan Kajari Situbondo, tentang sejumlah kasus korupsi di Kabupaten  Situbondo, selama dalam perjalanan, koordinator aksi juga melakukan orasi, yang meminta agar kasus korupsi segera dituntaskan di Kabupaten Situbondo.

“Karena hingga kini, kasus korupsi di Indonesia makin  merajalela. Oleh karena itu, saya meminta kepada bupati, kapolres, ketua DPRD dan Kajari Situbondo, untuk memberantas kasus korupsi di Situbondo. Selain itu, saya berharap aparat penegak hukum tidak tebang pilih, dalam memberantas korupsi,”kata Junaidi, selaku koordinator aksi, dalam orasinya, Kamis (7/12).

Pantauan Reportasenews.com dilapangan, massa LSM Gempur mendatangi Kantor Pemkab Situbondo, kemudian dilanjutkan ke Mapolres, Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, mereka juga berorasi dan membagikan surat rekomendasi.

Dugaan kasus korupsi LSM Gempur yang direkomendasikan agar segera dituntaskan aparat penegak hukum, diantaranya kasus Simdes sebanyak 132 desa, kasus OTT Kades Kedunglo, kasus OTT Lurah Ardirejo, dan kasus dugaan korupsi K-13 dilingkungan Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Pemkab Situbondo.

Menanggapi surat rekomendasi LSM Gempur, Kasubag Humas Polres Situbondo Iptu Nanang Priyambodo mengatakan, khusus kasus Simdes tahun 2015 itu,  telah dilakukan penyelidikan dan dihentikan pada 17 Januari 2017 lalu, berdasarkan LHP BPK RI tahun  2015 dan 2016 semester satu.

“Jika  Simdes tidak  ditemukan kerugian negara,  yang menjadi temuan hanya kekurangan bukti administrasi, sehingga mengacu dari LHP BKP RI   dan hasil lidik, penyidik menyimpulkan  perkara tersebut tidak ada kerugian negara, sehingga penyelidikan dihentikan,”kata Ipu Nanang Priyambodo.

Sedangkan kasus  OTT dengan tersangka Kepala Desa Kedunglo dan Lurah Ardirejo, namun untuk  perkara OTT Kades Kedunglo sudah putusan dan dalam proses banding, untuk perkara OTT dengan tersangka  Lurah Ardirejo berkas masih perlu perbaikan atau masih P-19, namun penyidik  sudah melengkapinya,  minggu berkas perbaikan akan dikirim kembali ke Kejaksaan Negeri Situbondo.(fat)




Loading Facebook Comments ...