Search

Ancaman 9 Tahun, JPU Tuntut Lurah Kalibaru 10 Bulan Penjara

Suasana sidang  Lurah Kalibaru di Pengadilan Negeri Depok. (foto:ltf)
Suasana sidang Lurah Kalibaru di Pengadilan Negeri Depok. (foto:ltf)
Depok,reportasenews.com  – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Roji Juliantono yang mewakili Hary Palar menuntut terdakwa Lurah Kalibaru Abdul Hamid selama 10 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (15/5/2019).
Dalam amar tuntutan JPU, terdakwa Lurah Kalibaru Abdul Hamid dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang secara seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 368 Ayat (1) KUHP. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Hamid selama 10 bulan penjara,” ucap Roji dalam ruang sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum.
Peristiwa tersebut bermula pada 11 April 2019, saat saksi Davit Ronaldo meminta tanda tangan terdakwa pada dokumen Akta Jual Beli Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan dan Surat Keterangan Riwayat.
Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa berkasnya masih di laci dan belum ditanda tangani dengan alasan, masih ada kekurangan berkas dan ada biaya administrasinya.
Mendengar hal itu lalu saksi menanyakan berapa nilai transaksi dan dijawab terdakwa, Rp 700 Ribu per meter dikalikan 280 meter persegi.

Selain itu, terdakwa juga meminta biaya administrasi sebesar tiga persen dari nilai transaksi sambil mengambil handphone dan menghitung lalu menunjukkan hasil penghitungan ke saksi dan berkata “biayanya sebesar Rp 5.880.000,-“.

Saksi kemudian merespon ucapan terdakwa dengan bertanya, “apakah biaya administrasi tiga persen dari nilai transaksi itu ada dasar hukumnya?” Lalu dijawab terdakwa, “ada”. Selanjutnya, saksi bertanya lagi “apakah nanti dibuatkan kuitansi?” Yang dijawab terdakwa, “tidak ada kuitansi”.

Atas ucapan terdakwa, saksi merasa dirinya terancam, takut urusan jual beli tersebut tidak dapat diproses secara administrasi. Akhirnya, saksi terpaksa menerima tarif yang telah ditentukan terdakwa dikarenakan apabila tidak dipenuhi maka berkas saksi tidak akan ditanda tangani oleh terdakwa.

Kemudian saksi dan terdakwa sepakat akan melakukan pertemuan kembali, Kamis (14/2/2019), sekira jam 10.00 wib bertempat di Kantor Kelurahan Kalibaru, Jalan Haji Abdul Gani I RT. 003/RW. 002 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dengan maksud untuk menyerahkan uang administrasi yang diminta oleh terdakwa.

Sambil membawa berkas, saksi menemui terdakwa dan mengatakan, “Pak, biayanya lempeng aja ya” sambil memberikan satu buah amplop warna putih yang berisikan uang dan saksi letakkan di atas meja kerja terdakwa yang langsung ditutupi terdakwa dengan menggunakan map berkas Akta Jual Beli.

Setelah amplop putih tersebut diterima dan disimpan di dalam laci lalu terdakwa meminta saksi Muhammad Yunus untuk mengerjakan berkas agar diketik. Tak berselang lama, saksi Muhammad Yunus masuk ke dalam ruangan terdakwa sambil menyerahkan dokumen yang sudah diketik.

Dokumen itu diterima terdakwa lalu ditanda tangani. Setelah selesai tanda tangan, datang beberapa Anggota Tim Saber Pungli Polresta Depok yang langsung mengamankan terdakwa berikut satu buah amplop warna putih yang berisikan uang tunai sebesar lima juta rupiah dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 50 lembar yang disimpan terdakwa di dalam laci meja kerjanya. Atas perbuatannya, terdakwa berserta barang bukti digelandang ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perlu diketahui, Pasal 368 Ayat (1) KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (jan/ltf)



Loading Facebook Comments ...