Search

Money Politic Bisa Rusak Martabat KBPP Polri

Sejumlah Ketua DPD KBPP Polri saat berfoto bersama di sela-sela pertemuan baru-baru ini di Jakarta. (Foto. Ist)

Jakarta, Reportasenews – Aroma money politic mulai tercium menjelang Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri yang akan digelar di Jakarta pada 1 Maret 2021. Sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah diduga menerima sejumlah uang dan laptop dari salah seorang kandidat ketua umum KBPP Polri periode 2021-2025.

Sejumlah uang dan laptop tersebut diduga diberikan oleh seorang anggota DPR RI kepada para pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah saat berkumpul di salah satu hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada September 2020.

Aksi money politic tersebut terungkap saat sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah melaporkan praktik ilegal itu kepada Bimo Suryono, Ketua Umum KBPP Polri saat ini. Bimo mengaku mengetahui sepak-terjang yang dilakukan politisi dari DPR RI tersebut. Dia menyesalkan tindakan money politic tersebut.

“Aksi money politic itu telah merusak martabat KBPP Polri. Harap diingat, KBPP Polri bukan organisasi politik, tapi anggotanya harus paham politik. Bahkan, aksi money politic sudah mulai ditinggalkan sejumlah politisi di partai politik untuk menyehatkan demokrasi. Nah, kenapa KBPP Polri diseret-seret ke ranah politik,” ujar Bimo Suryono.

Bimo mengaku tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan Ketua Umum KBPP Polri periode 2021-2025. Itu sebabnya, dia meminta mereka yang berniat mencalonkan diri agar menempuh cara-cara yang demokratis dan menjunjung tinggi etika berorganisasi.

“Mari sama-sama kita jaga marwah KBPP Polri agar putra-putri Polri berkontribusi menyehatkan demokrasi di negeri ini,” tegas Bimo.

Sejumlah Ketua DPD KBPP Polri saat berfoto bersama di sela-sela pertemuan baru-baru ini di Jakarta. (Foto. Ist)

Sayangnya, sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah yang ditengarai hadir dalam pertemuan di salah satu hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, enggan mengklarifikasi dugaan money politic tersebut.

Misalnya, Evita Nursanty, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang kabarnya akan maju sebagai kandidat Ketua Umum KBPP Polri, enggan memberikan klarifikasi saat dugaan money politic tersebut dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. Meskipun pertanyaan yang dikirimkan ke nomor ponselnya melalui aplikasi pesan WhatsApp telah terbaca dengan tanda contreng dua berwarna biru, tetapi Evita enggan menjawab.

Aksi bungkam juga dilakukan Andrew. Ketua DPD KBPP Polri Maluku dan Ketua DPD KBPP Polri Bali, Made Agung juga enggan menjawab pertanyaan klarifikasi yang dikirimkan ke nomor ponselnya melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Lain halnya dengan Adi Pratama, pengurus DPD KBPP Polri DKI Jakarta. Dia mengaku hadir dalam pertemuan sejumlah pengurus KBPP Polri di salah satu hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. “Iya, saya hadir di sore harinya pak, menjelang penutupan acara,” kata Adi melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Namun, Adi mengaku tidak menerima uang dan laptop pada pertemuan itu. “Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada (menerima uang dan laptop),” katanya.

Dia mengaku tidak tahu adanya pemberian uang Rp 10 juta kepada para pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Pasalnya, dia mengaku hanya sebentar menghadiri pertemuan tersebut dan langsung pulang karena harus menghadiri kegiatan lainnya.

Aspirasi Bukan Money Politic

Aroma money politic menjelang Munas ke-5 KBPP Polri membuat Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane ikut bersuara. Dia mengingatkan agar KBPP Polri memilih ketua umum berdasarkan aspirasi anggota, bukan berdasarkan money politic.

“Ini tantangan bagi KBPP Polri. Mampukah KBPP Polri menghindar dari tindakan tersebut, meski sudah menjadi rahasia umum, aksi money politic terjadi di mana-mana,” kata Neta.

Menurut dia, ketua umum yang terpilih karena money politic tidak akan menghasilkan pemimpin yang kompeten. Sebaliknya, kata dia, justru akan berdampak pada kredibilitas organisasi yang bersangkutan.
Padahal, lanjut Neta, KBPP Polri harus membangun diri agar menjadi organisasi yang eksistensinya diperhitungkan. Salah satunya dengan memilih sosok ketua umum yang mampu membawa KBPP Polri naik kelas.

Dia mencontohkan Kapolri yang baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang intensif berinteraksi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. “Harusnya, KBPP Polri bermitra dengan Kapolri untuk menyosialisasikan serta mendukung berbagai program Kapolri,” tutur Neta.

Neta menilai Munas ke-5 KBPP Polri pada 1 Maret 2021 menjadi momentum bagi KBPP Polri untuk memilih ketua umum yang mampu menghindar dari money politic. (*)




Loading Facebook Comments ...