Search

Baharkam Polri Siap Kawal Pembukaan Destinasi Wisata ‘Bali Baru’

Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, saat menerima audiensi dari tim Kantor Staf Presiden (KSP) di ruang kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (15 /6/2020). (Ist)

Jakarta, reportasenews.com – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan pihaknya siap mengamankan destinasi super prioritas dan wisata unggulan yang akan dibuka kembali berbarengan dengan penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (new normal) untuk mencegah penularan COVID-19.

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, yang di dalamnya terdapat satuan kerja pengamanan obyek vital dan kepolisian pariwisata, akan mengawal sektor pariwisata sebagai salah satu sektor perekonomian yang akan dibuka kembali pada era new normal ini.

“Ada sembilan sektor ekonomi, sesuai instruksi Presiden, yang dibuka dalam new normal ini,” kata Komjen Pol Agus Andrianto saat menerima audiensi dari tim Kantor Staf Presiden (KSP) di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (15 /6/2020).

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap sembilan sektor tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan negara. “Termasuk membuka destinasi super prioritas dan wisata unggulan,” kata Agus yang juga mengemban amanat sebagai Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 itu.

Menurut dia, ada lima dari 10 destinasi wisata “Bali Baru” yang akan dibuka bagi pengunjung. Lima destinasi wisata ini disebut juga destinasi super prioritas, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara.

“Hal tersebut juga sudah kami sampaikan ke jajaran melalui Vicon (video conference) hari Kamis minggu kemarin,” kata Agus.

Dia menjelaskan, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Lebih dari 13 juta pekerja formal ditambah pekerja informal yang jumlahnya mencapai tiga kali lipat pekerja formal yang mengalami penurunan, bahkan kehilangan pendapatan.

“Prinsipnya negara berkewajiban melindungi keselamatan masyarakat. Kita tidak mau rakyat lapar, terpapar, dan ekonomi terkapar,” pungkasnya. (Tjg/Sir)




Loading Facebook Comments ...