Search

Bappeda Situbondo Anggarkan Rp.8,9 Miliar untuk Peserta PBID

Kantor Bappeda  Kabupaten Situbondo. (foto:fat)
Kantor Bappeda Kabupaten Situbondo. (foto:fat)

Situbondo,reportasenews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kabupaten Situbondo, Jawa Timur  melakukan perbaikan data warga miskin,  yang belum tercover  dalam program   Kartu Indonesia Sehat (KIS),  agar warga miskin  memperoleh layanan kesehatan gratis yang preminya dibayar oleh   Pemkab Situbondo   atau yang disebut Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kabupaten Situbondo  Haryadi mengatakan,  jika data warga miskin yang belum tercover dalam program KIS, pihaknya akan mengambil data dari Angka Kemiskinan Partisipatif (AKP).

“Data PBID ini,  kita  ambil dari data Angka Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang kita gali dari bawah melalui proses partisipatif,”ujar Hariyadi, kepala Bappeda Kabupaten Situbondo,  Jumat (18/1/2019).

Menurutnya, bedasarkan data   AKP, tercatat  sebanyak 197.264  miskin di Kabupaten Situbondo, namun dari jumlah  data  warga miskin  itu dibedakan menjadi empat kategori, yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Kategori sangat miskin dan miskin menjadi prioritas Pemkab Situbondo  sebagai basis data PBID.

“AKP merupakan data lokal daerah, yang dilakukan oleh Bappeda. Ini adalah upaya Pemkab Situbondo  agar bantuan sosial bagi masyarakat miskin tepat sasaran, baik dari pusat maupun daerah,”imbuhnya.

Haryadi menegaskan, sekitar 7.000 warga miskin di Situbondo tercatat sebagai peserta PBID, yang preminya dibayar oleh Pemkab Situbondo,  serta sebagian menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) senilai Rp.8,9 miliar.

“Dengan dana Rp.8,9 miliar, warga sangat miskin sebanyak 6.850 jiwa tercover semua, sedangkan yang miskin sebanyak 91.050 jiwa, masih sebagian yang tercover,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Abu Bakar Abdi mengaku telah bersepakat dengan Bappeda dan Dinas Sosial untuk menggunakan data AKP dalam menjaring peserta PBID.

Peserta PBID awalnya merupakan basis data dari warga yang menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) ditambah dengan data AKP. Total penerima yang direncanakan menjadi peserta PBID sekitar 7.000 jiwa.

“Awalnya hanya sekitar 3.000 warga miskin yang tercatat melalui SPM. Karena ada dana cukai tembakau, maka kita bisa menambah sekitar 4.000 lagi,” kata Abu.

Abu mengatakan, selama PBID belum diberlakukan, warga miskin masih bisa memanfaatkan SPM untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah senilai Rp5 juta per jiwa.  “Kita masih berlakukan SPM, sampai PBID diluncurkan,” tandasnya.

Upaya Pemkab Situbondo ini guna mencapai Universal Health Coverage (UHC), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi seluruh penduduk di Situbondo yang mencapai 650.031 jiwa.(fat)




Loading Facebook Comments ...