Search

Bawaslu dan PPATK Awasi Dana Kampanye Pilkada Serentak

Ketua Bawaslu Abhan. (foto:itimewa)
Ketua Bawaslu Abhan. (foto:itimewa)

Jakarta,reportasenews.com – Jelang Pilkada Serentak yang akan digelar pada bulan Juni 2018, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan melakukan kerjasama untuk pengawasan dana kampanye Pilkada Serentak 2018

Kerjasama itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Bawaslu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang ditandatangani di Jakarta, Selasa (13/02)

Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, dalam regulasi sudah diatur mengenai pihak-pihak yang berhak memberikan sumbangan, beserta batasan jumlahnya. Untuk donor perseorangan dibatasi Rp 75 juta, sedang untuk donor badan hukum dibatasi Rp 750 juta.

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, nota kesepahaman ini dilakukan karena PPATK baru bisa memberikan informasi kepada instansi lain selain instansi penegak hukum apabila ada MoU.

“Jadi, MoU itu sebagai dasar bagi kita untuk melakukan kerja sama antara Bawaslu dan PPATK,” ucap Kiagus.

Menurut Kiagus, kerja sama antara Bawaslu dan PPATK ini sangat penting untuk menghasilkan pilkada dan pemilu yang sehat, bersih, adil, dan transparan.

Selain itu, pilkada dan pemilu memakan anggaran yang sangat besar, sekitar Rp 12,2 triliun untuk pilkada, dan Rp 16,8 triliun untuk pemilu.

“Oleh karena itu, kita segenap elemen bangsa harus ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, adil, jujur, dan akuntabel,” ujar Kiagus. (*)




Loading Facebook Comments ...