Search

Berkas Perkara Korupsi Mantan Wali Kota Depok dan Sekda Dikembalikan ke Polisi

Nur Mahmudi Ismail. (foto:ltf)
Nur Mahmudi Ismail. (foto:ltf)
Depok,reportaenews.com  – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok berencana akan mengembalikan berkas perkara korupsi yang dilakukan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto kepada Polresta Depok, Rabu (3/10/2018). Sebab berkas perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 10,7 miliar atas pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka dinyatakan masih kurang.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok Daniel De Rozari kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/10/2018).
“Besok kami berencana akan mengembalikan berkas perkara korupsi atas nama tersangka NMI dan HP ke penyidik Polresta Depok dikarenakan berkas perkara tersebut setelah diteliti belum lengkap,” ucap Daniel.
Daniel menjelaskan, setelah dilakukan penelitian dari masing-masing perkara ternyata masih ada yang kurang sehingga masih ada yang harus dipenuhi oleh penyidik agar berkas tersebut dapat dinyatakan lengkap.
“Menurut kami besok merupakan jadwal terakhir P19-nya. Jadi besok akan kami kembalikan ke penyidik untuk diperbaiki,” katanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kata Daniel, untuk menjawab P19 tidak ditentukan waktunya apalagi para tersangka tidak ditahan juga oleh kepolisian. Namun, berdasarkan SOP yang diterimanya penyidik wajib menjawab P19 tersebut selama 30 hari.

“Kalau di SOP kami jawaban atas P19 yang kami kirim harus dijawab penyidik selama 30 hari. Jika dalam waktu itu belum juga kami terima, pasti akan kami tanyakan,” tuturnya.

Tersangka NMI dan HP masing-masing dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama selama 20 tahun penjara.
Masih kata Daniel, masing-masing berkas perkara ada sebanyak 87 orang yang diperiksa penyidik sebagai saksi dan termasuk saksi ahli. Sedangkan untuk saksi meringankan ada dua atau tiga orang.
“Terkait kerugian negara menurut BPKP sebesar Rp 10,7 miliar dari anggaran sebesar Rp 11 miliar. Ranah perkara ini ialah APBD Perubahan Tahun 2015 bukan APBD murni Jalan Nangka yang sebesar Rp 6 miliar,” paparnya.
Dia menuturkan, barang bukti perkara mantan Wali Kota Depok dan Sekda hanya berupa surat-surat. Sedangkan untuk tim jaksa penuntut umum (JPU) terbagi atas dua tim yang dimana satu timnya terdiri dari lima orang JPU.
“Tim JPU yang menangani perkara tersebut ada dua tim yang terdiri dari lima JPU, yakni Anas, Eky, Leli, Uly dan Renaldi yang diketuai oleh saya sendiri selaku Kasi Pidsus Kejari Depok,” pungkasnya. (jan/ltf)



Loading Facebook Comments ...