Search

BKPSDM Situbondo, Umumkan  Hasil Tes  PPPK Melalui Website

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkab Situbondo, mengumumkan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui Website BKPSDM Pemkab Situbondo. (foto:fat)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkab Situbondo, mengumumkan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui Website BKPSDM Pemkab Situbondo. (foto:fat)

Situbondo,reportasenews.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkab Situbondo, mengumumkan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui Website BKPSDM Pemkab Situbondo, sehingga  para pendaftar sudah bisa mengetahui apakah diterima atau tidak sebagai pegawai kontrak.

Kabid Pengadaan Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, BKPSDM Situbondo, Rini Indraswari mengatakan, peserta dinyatakan lulus sesuai jumlah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, yakni 206 orang untuk semua formasi.

“Tidak ada perubahan. Sesuai dengan jumlah yang kita usul ke BKN (badan kepegawaian negara). Nama-namanya bisa dilihat di website resmi BKPSDM,”ujar  Rini Indraswari, Jumat (12/4/2019).

Menurutnya, dari seluruh peserta lulus, sebanyak 170 guru, dan 36 tenaga penyuluh pertanian. Pelamar ikut tes, beberapa waktu lalu berjumlah 296 orang. “Berarti ada 90 orang yang tidak bisa diterima sebagai PPPK,” tambahnya.

Setelah diumumkan, peserta lulus akan melakukan pemberkasan. Tetapi, hingga saat ini, BKPSDM belum menentukan waktu penyerahan berkas administrasi tersebut. “Kami masih akan berkoordinas dengan kabupaten/kota lain di Jatim. PPPK itukan baru, jadi belum tahu seperti apa contoh SK nya,” terang Rini.

Rini mengimbau kepada peserta yang sudah dinyatakan lulus untuk terus memantau website BPKSDM. Dia menerangkan, infornmasi terbaru akan diapdate melalui situs tersebut. “Termasuk nanti tentang jadwal pemberkasan, serta persyaratan yang harus diserahkan,” tambahnya.

Lebih jauh Rini menambahkan,  terkait permintaan honorer kategori khusus (K2) tidak lulus agar tetap terakomodir sebagai tenaga PPPK,  pihaknya  belum bisa memberikan jawaban mendetail.  Aspirasi  yang disampaikan di Komisi II DPRD beberapa waktu lalu, akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).(fat)




Loading Facebook Comments ...