Search

Buntut Kekalahan Jokowi di Madina, Bupati Tulis Surat ‘Sensasi’

Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. (Ist)
Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. (Ist)

Madina, reportasenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution tidak tepat ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi alasan pengunduran diri itu dikaitkan dengan kekalahan Jokowi di daerah yang dipimpinnya dalam Pilpres yang dihelat pada 17 April 2019.

“Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD untuk selanjutnya diteruskan kapada Mendagri melalui Gubernur Sumut,” kata Tjahjo Kumolo, Minggu (21/4/2019).

Tjahjo mengatakan surat pengunduran diri Bupati Madina itu sudah masuk ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. “Sudah dilaporkan ke saya. Saya minta Otda koordinasi dengan Pemprov Sumut,” ungkapnya.

Tjahjo menilai alasan pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dari jabatan Bupati Madina sangat tidak lazim. Bahkan, menurut dia, sikap Dahlan itu akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilihnya pada Pilkada yang digelar secara langsung.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan Kemendagri akan mempelajari surat pengunduran diri Dahlan tersebut. “Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Karena alasan mundurnya tidak lazim,” tutur Tjahjo melalui pesan singkat kepada reportasenews.com.

Di tempat terpisah, Penasehat Hukum Pemkab Madina Ridwan Rangkuti membenarkan adanya surat pengunduran diri yang ditandatangani Dahlan Hasan Nasution. Namun, Ridwan menegaskan surat tersebut bukan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Bupati Madina.

Menurut Ridwan, surat tersebut merupakan surat biasa sebagai bentuk kekecewaan Dahlan Hasan Nasution kepada sebagian besar masyarakat Madina yang tidak memilih pasangan Joko Widodo –  Ma’ruf Amin dalam Pilpres yang digelar pada 17 April 2019.

“Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memperhatikan sungguh-sungguh pembangunan Madina, terutama pembangunan RSU, penegerian STAIM menjadi STAIN, pelabuhan laut Palimbungan, bandar udara, dan lain-lain,” kata Ridwan kepada wartawan seperti dilansir startfmmadina.com, Minggu (21/4/2019).

Ridwan mengaku sudah bertemu dan mengonfirmasi langsung kebenaran surat tersebut kepada  Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Dia menilai surat tersebut tidak bisa diproses, karena tidak ditujukan kepada DPRD Madina.

“Secara administrasi, surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dasar untuk diproses lebih lanjut. Karena surat tersebut memakai kop surat dan stempel Bupati Madina, bukan pernyataan pribadi,” ujarnya.

Dari aspek hukum, Ridwan menjelaskan, syarat kepala daerah dapat mengundurkan diri apabila tidak  dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau berhalangan tetap.

“Kami tegaskan bahwa Drs. Dahlan Hasan Nasution tidak akan menyatakan mengundurkan diri sebagai bupati hingga habis masa jabatannya,” pungkasnya. (Tjg/Sir)




Loading Facebook Comments ...