Search

Bupati Gresik Canangkan 10 OPD di Gresik Masuk Zona Wilayah Bebas Korupsi

Bupati Sambari saat mencanangkan 10 OPD Gresik Bebas Korupsi. (dik)
Bupati Sambari saat mencanangkan 10 OPD Gresik Bebas Korupsi. (dik)
Gresik, reportasenews.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mencanangkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan itu ditandai dengan penandatanganan oleh para pimpinan dari 10 OPD pada Senin (4/6/2018) yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja.

Para Pimpinan OPD tersebut meliputi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Sangkapura.

Selain bupati, turut menjadi saksi pada penandatanganan tersebut Wakil Bupati Gresik H. Moh.  Qosim dan Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi serta serta Forkopimda Gresik plus Ketua Saber Pungli, yaitu Wakapolres Gresik.

Dalam sambutannya Bupati Gresik menyatakan bahwa sejak dilantik menjadi bupati pertama kali tahun 2010 sudah bertekad agar Gresik menjadi WBK dan WWBM.

“Pada saat itu ada rekrutmen CPNS tahun 2010, kami sudah mengetrapkan perekrutan CPNS dengan seleksi murni. Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan. Bahkan saya menantang, kalau menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai pelicin, segera laporkan saya dan akan kami beri hadiah,” tegas Sambari.

Sambari juga menyatakan, sampai saat ini pihaknya selalu menertibkan absensi ASN. Baik absensi rapat atau absensi kehadiran di kantor. Bahkan untuk yang akan datang, pihaknya akan mengadakan apel pagi tak hanya pada hari Senin dan Jumat, namun setiap saat, ASN di Gresik harus siap apel.

Sementara Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Didid Noordiatmoko mengatakan, tolok ukur pencanangan ini adalah terlayaninya masyarakat dengan lebih baik.

“Selanjutnya kita membangun sistem birokrasi yang baik. Dengan sistem itu kita mereformasi birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin membaik dan masyarakat semakin sejahtera. Nantinya saya akan bertanya kepada masyarakat, seberapa perubahan yang mereka dapatkan,” tandasnya serius. (dik)




Loading Facebook Comments ...