Search

Cabang Diknas Provinsi Jatim Menolak Tuduhan Pungli

Bukti kwitansi yang dikenakan kepada tiap calon siswa yang diterima di SMAN I Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. (Foto : abd)
Bukti kwitansi yang dikenakan kepada tiap calon siswa yang diterima di SMAN I Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. (Foto : abd)
Pasuruan, reportasenews.com – Permasalahan mahalnya biaya masuk sekolah bagi peserta didik baru di kalangan siswa sekolah yang terjadi di SMAN I Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dan sekolah sederajat lainnya, ditanggapi langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan, Indah Yudiani.
Indah menegaskan bahwa kasus yang membuat salah satu calon wali murid di SMAN I Kejayan mengeluh atas mahalnya biaya masuk sekolah semata-mata tidak adanya koordinasi yang baik antara sekolah, wali murid dan komite tentang besaran pendanaan pendidikan.”Tidak ada pungutan dan tentunya kami tidak akan gegabah,” tandas Indah, Senin (2/7/2018)
Ia menjelaskan, untuk pendanaan pendidikan itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Juga disebutkan dalam pasal 46 bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dan masyarakat.”Sehingga jika ada yang masih menganggap bahwa itu adalah pungutan liar, maka monggoh bisa kita jelaskan sama-sama,” ungkapnya.
Menurut dia, kurangnya koordinasi yang baik antara sekolah, komite dan wali murid masih saja ditemui hingga saat ini. Dijelaskan Indah, untuk kasus di SMAN I Kejayan, pihak sekolah belum melakukan komunikasi yang baik dengan komite dan masyarakat, lantaran posisi Kepala SMAN I Kejayan yang baru memasuki masa purna tugas, sehingga posisinya digantikan kepala sekolah yang baru.
Sekolah dari Lumbang yang notabene justru berbanding terbalik dengan apa yang ada di SMAN I Kejayan.“Kebetulan Kepala Sekolah di SMA Lumbang jadi Plt di SMAN I Kejayan, sehingga harus menyesuaikan satu sama-lain. Tapi sudah saya lihat dan memang sekolahnya lugu, dalam artian difloor begitu saja tanpa urun rembug dengan komite dan diumumkan ke masyarakat secara langsung,” beber dia.
Ditambahkannya, untuk biaya sekolah yang menelan jutaan rupiah adalah wajar, mengingat biaya itu juga dikembalikan dalam bentuk keperluan siswa itu sendiri, seperti seragam sekolah dengan beberapa jenis hingga kebutuhan masing-masing siswa. Hanya saja, untuk siswa kurang mampu, tiap wali murid boleh meminta keringanan dengan catatan memang betul-betul berasal dari keluarga kurang mampu.
Namun harus disertakan surat keterangan dari desa/kelurahan, dan tidak ada istilah drop out.“Kami upayakan nilainya sama antar semua sekolah, seperti seragam diupayakan kainnya sama semua. Kami mewanti-wanti semua SMK/SMA untuk bisa membantu kalau ada anak yang kurang mampu agar terus sekolah. Jangan sampai siswa drop out,” pungkasnya. (abd)



Loading Facebook Comments ...