Search

Cegah Korupsi, PDAM Tirta Asasta Datangkan Direkrimsus Polda Metro 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok. mendatangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya dalam memberi pengetahuan cara mengantisipasi tindak pidana korupsi. (foto:latf)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok. mendatangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya dalam memberi pengetahuan cara mengantisipasi tindak pidana korupsi. (foto:latf)
Depok, reportasenews.com  – Pencegahan aksi tindak pidana korupsi sedang dilangsungkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok. Salah satu langkahnya dengan mendatangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya dalam memberi pengetahuan cara mengantisipasi tindak pidana korupsi.
Direktur Utama PDAM Tirta Asasta Kota Depok, M Olik Abdul Holik mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar seluruh pegawainya mengetahui cara mengantisipasi korupsi. Sebab, BUMD yang dipimpinnya bersifat pelayanan langsung terhadap masyarakat. “Korupsi kan seperti penyakit menular dan sulit diobati. Sebelum itu terjadi kami berinisiatif gandeng Polda dalam memberikan pengarahan pencegahan korupsi,” ucap Olik saat ditemui di PDAM Tirta Asasta, Senin (11/11/2019).
Tindakan itu, dijelaskan dia, sangat perlu diberikan agar para pegawai plat merah yang dipimpin tidak melakukan korupsi. Karena hal tersebut tentunya merugikan masyarakat serta negara. “Memberantas itu mudah, cuma yang sulit mencegahnya. Itu kami berikan agar mereka tahu apabila melakukan tentunya ada konsekuensi hukuman yang akan diterima,” katanya.
Dari pengarahan yang telah diberikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada pihaknya, Olik berharap seluruh karyawan PDAM Tirta Asasta dapat menghindari hal tersebut. Karena jika ada karyawan yang terlibat korupsi tentu salah satu hukuman menanti pemecatan. “Kami berharap para karyawan dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat yang bersih dari korupsi. Sebagaimana tidak langsung mereka tahu ada ganjaran hukum kalau melakukan perbuatan tersebut,” tuturnya.
Sementara, Panit 1 Subdit V Direskrimsus Polda Metro Jaya, AKP Emil Winarto mengatakan, upaya pencegahan korupsi di intansi pemerintahan masih minim dilakukan. Sebab sedikitnya pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS). Ditambah beban kerja yang berat membuat aksi KKN rentan terjadi.
“Kan sudah banyak kasus seperti ini ditangani. Nah yang perlu diperbanyak adalah pengetahuan tentang tindakan preventif. Kami coba ubah paradigma pegawai ini menjalani tugasnya agar nyaman dan tidak tegiur dengan apapun. Ya memang sulit, namun harus dibekali dengan informasi yang benar,” ucapnya.(jan/ltf)



Loading Facebook Comments ...