Search

Dana Bantuan Khusus Desa Bengkayang, Korupsi Atau Maladministrasi?

praktisi hukum, Glorio Sanen SH. (foto:das)
praktisi hukum, Glorio Sanen SH. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menduga terjadi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2017.

“Pada peristiwa tersebut terjadi kesalahan prosedur, apakah kesalahan tersebut Korupsi atau Maladministrasi?,” tanya praktisi hukum, Glorio Sanen SH.

Glorio mengatakan pada peristiwa tersebut seluruh dana bantuan disalurkan ke desa jadi BPKAD hanya sebagai penyalur, dan bantuan tersebut digunakan sebagaimana peruntukanya walaupun terjadi penyimpangan prosedur, kelalaian dan tidak profesional.

Akibat kejadian ini, jelas Glorio, proses hukum memberikan dampak timbulnya ketakutan dalam pengelolaan Dana Desa dan/atauAnggaran Dana Desa sehingga berpotensi daya serap anggaran rendah yang berdampak atas Pembangunan Desa.

“Pemerintah Daerah akan sulit memberikan Bantuan khusus kepada Desa yang memerlukan padahal haltersebut dimandatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Glorio.
Glorio menambahkan saat ini inovasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang sangat diperlukan untuk mempercepat kemajuan daerah.

“Kabupaten Bengkayang tahun 2019 sudah tidak lagi menjadi Daerah tertinggal sebagai dampak dari Indeks Desa Membangun yang meningkat. kebijakan ini menjadi fakta bahwa Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Bengkayang walaupun diperlukan perbaikan sistem administrasinya,” paparnya.

Glorio menegaskan komitmen pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat harus didukung namun Kepastian perbuatan korupsi juga harus termuat didalam peraturan Perundangundangan agar memberikan dampak positif untuk pembangunan.

“Harapanya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melihat peristiwa tersebut secara Komprehensif agar Proses Penegakan Hukum memberikan rasa keadilan,” imbuhnya.

Ia mencontohkan Putusan Perkara korupsi di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan(BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, putusan perkara tersebut onslag van recht vervolging yaitu perbuatannya ada, tetapi bukan tindak pidana melainkan perdata dan administrasi, sehingga harus menjadi pembelajaran dalampenerapan bidang hukum bagi para pihak.

“Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawanhukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenanguntuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenangtersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajibanhukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagimasyarakat dan orang perseorangan,” jelasnya.

Pada penyaluran dana bantuan khusus desa dari BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenBengkayang, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2017 telahterjadi Penyimpangan Prosedur, Kelalaian dan TidakProfesional sehingga ada Potensi Perbuatan Melawan Hukum yaitu Maladministrasi dalam perkara tersebut. sehingga perlu penegakan Hukum bidang Adminitrasi Negara atas peristiwa tersebut.

“Presumption of innocent (Praduga tidak bersalah) merupakan Asas yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga Para Pihak tidak berspekulasi Opini terkait perkara tersebut apalagi memaksa untuk menghubungkan dengan Pilkada Kabupaten Bengkayang tahun 2020 namun lebih menghormati proses hukum yang berjalan,” tegasnya.

Hal ini ditegaskannya kembali, Perlunya peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Aparatud Sipil Negara terkait Perbendaharaan dan keuangan Negara terutama disektor Pengadaan Barang/Jasa.

“Peristiwa ini tidak membuat Pemerintah Daerah tidak takut sehingga menghambat Percepatan Kemajuan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Kalimantan Barat merilis pengungkapan dan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan penyaluran dana Bantuan Khusus Desa. Dana tersebut bersumber dari APBD kabupaten Bengkayang tahun 2017. Dalam rilis tersebut pihak kepolisian juga menunjukkan sitaan uang tunai sekitar 6,6 miliar lebih. (das)




Loading Facebook Comments ...