Search

Diduga Pungli PTSL, Kades Tamansari Dilaporkan Warga ke Kejari Situbondo

Edi Susanto, saat menyerahkan berkas pungli kepada Satpam Kejari Situbondo. (foto:fat)
Edi Susanto, saat menyerahkan berkas pungli kepada Satpam Kejari Situbondo. (foto:fat)

–Edi Susanto, saat menunjukan surat yang akan dikirim kepada Presiden Jokowi.

Situbondo,reportasenews.com – Puluhan warga Desa Tamansari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, melaporkan kasus  dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan Kepala Desa dalam program pembuatan serttifikat masal Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung PTSL   ke Kantor Kejaksaan Negeri  Situbondo, Rabu (4/12/2019).

Dalam melaporkan kasus ini, puluhan warga  Desa Tamansari, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo didampingi oleh Edi Susanto selaku ketua Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Situbondo.

Edi Susanto mengatakan, pihaknya sengaja melaporkan kasus dugaan pungli dalam program nasional PTSL Kades Tamansari ke Kantor Kejari Situbondo.Karena Sulaiman selaku  Kades dan panitia PTSL Tahun 2017 lalu, mereka meminta uang sebesar Rp.500 ribu hingga sebesar Rp.2,7 juta kepada warga  selaku pemohon PTSL. Padahal, program  nasional PTSL atau program sertifikat massal tersebut  gratis.

“Sebetulnya puluhan warga Desa Tamansari itu  akan melaporkan kasus pungli PTSL  ini pada tahun 2018 lalu. Sebab, pada debat Capres sebelum Pilpres , dalam debat Capres  Presiden Joko Widodo memaparkan jika  program PTSL itu gratis, namun kenyataannya di Desa Tamansari  ditarik biaya, hingga mencapai Rp.2,7 juta,  ,”ujar Edi Susanto, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, selain melaporkan kasus dugaan pungli PTSL ke Kantor Kejari Situbondo, puluhan warga  juga melaporkan kasus dugaan pungli PTSL  ke Kejaksaan  Tinggi (Kejati)   Jawa Timur, Kejaksaan Agung  (Kejagung) RI, dan  mengirim surat pengaduan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta.

”Bahkan, warga Desa Tamansari juga mengirim surat pengaduan pungli PTSL kepada Presiden joko Widodo (Jokowi),   dan hari hari ini (Rabu red-) suratnya akan dikirim,”beber Edi Susanto.

Sementara itu, salah seorang Dusun  Krajan, Desa Tamansari bernama Ibnu Hajar  mengatakan, pada program PTSL tahun 2017 lalu, dirinya diminta untuk membayar uang sebesar Rp.2,7 juta oleh Sukimun selaku Kepala Dusun (Kadus) Krajan. Dengan alasan, uang sebesar Rp.2,7 juta untuk biaya pembuatan sertifikat dalam program nasional PTSL.

”Karena  berdasarkan keterangan Kadus  uang sebesar Rp.2,7 juta untuk biaya administrasi pembuatan sertifikat, sehingga saya langsung membayar   sesuai dengan yang minta oleh Sukimun selaku Kadus,”kata Ibnu Hajar.(fat)




Loading Facebook Comments ...