Search

Diklaim Ahli Waris, Pembangunan Smelter Pabrik Alumina di Desa Bukit Batu Tetap Berjalan

Proyek pembangunan proyek strategis nasional pembangunan Pabrik Alumina Indonesia smelter di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah dalam pengarapan.(foto:d
as)
Proyek pembangunan proyek strategis nasional pembangunan Pabrik Alumina Indonesia smelter di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah dalam pengarapan.(foto:d as)

Mempawah, reportasenews.com – Pengarapan lahan seluas 10.000 meter persegi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan pabrik Alumina Indonesia Smelter di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dinilai ahli waris sepihak dan merugikan ahli waris tanah.

Pihak ahli waris sebidang tanah ini, Agus yang ditemui di Mempawah, Kamis (2/7) mengatakan, pihaknya merasa telah dirugikan karena sebidang tanah yang kini masuk dalam Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery di Desa Bukit Batu itu, belum ada ganti rugi atau pembayaran ganti rugi.

“Artinya ini masih menjadi sengketa, namun pihak perusahaan dalam hal ini PT. BAI telah mengarap lahan tersebut,” tegas Agus.

“Itukan tanah datok, atau kakek saya dulu atas nama SKT Saad bin Yasin, di tahun 1979  diperuntukan untuk perkebunan kelapa, dan tidak pernah diperjualbelikan, sertifikat masih sama kami, lalu ada klaim masuk wilayah Antam dalam hal ini anak perusahaannya PT. BAI. Bahkan kita sudah menjadwalkan untuk mediasi dengan PT BAI, dan PT BAI menawarkan kompensasi uang tunai Rp 50 juta dan ganti rugi tanah seluas satu hektar, cuma kami dari ahli waris menolak,” ungkap Agus.

Agus menambahkan, saat ini juga telah dilakukan mediasi dengan Kapolres Mempawah, serta dengan direktur PT. BAI dan ahli waris, namun sampai saat ini belum berhasil dipertemukan (deadlock). Namun sangat disesalkan, hari ini (Kamis.red)  ada pengarapan lahan yang dilakukan perusahaan.

“Kami tetap bertahan, karena itu hak ahli waris. Kami juga bingung kenapa mereka eksekusi, karena dari pengadilan juga tidak ada. Kenapa kita yang masyarakat kecil yang harus mengajukan ke pengadilan. Yang bingung kami kok sekarang mereka eksekusi. Kami minta keadilan soal hak-hak ahli waris, dan masalah ini juga telah disampaikan ke DPRD Mempawah,” jelasnya.

Lahan yang menjadi sengketa ini sekitar satu hektar berupa tanah tanpa bangunan dan hanya ditanami beberapa pohon kelapa.

Dulu kawasan ini merupakan kawasan yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa.

“Sampai sekarang ini beberapa kali mediasi, belum ada titik temu. Malah hari ini ada eksekusi sepihak, makanya saya juga langsung ngecek ke lokasi, dan benar ada eksekusi tanpa pemberitahuan kepada ahli waris,” tambahnya.

Agus berencana akan menyampaikan persoalan ini langsung di Kantor PT. BAI di Mempawah. Namun selanjutnya, keluarga ahli waris masih merembukan persoalan ini.

“Selayaknya ganti rugi mereka bayar, dengan asumsi satu meter tanah Rp 500 ribu. Dan ganti rugi sesuai lah dengan nilai jual tanah itu,”ucapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan yang diwakili beberapa managernya di  Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, saat ditemui dilapangan menolak untuk dikonfirmasi.

“Silahkan wartawan melihat sendiri, namun untuk statement kami belum bisa berikan. Ya kalau bisa, beritanya yang bagus-bagus saja,” ucapnya singkat.

Kapolres Mempawah AKBP Tulus Sinaga, dihubungi melalui telepon menjelaskan duduk persoalan ini muncul kembali.

“Memang sudah ada mediasi, namun antara ahli waris yang diwakili saudara Agus ini dengan pihak perusahaan terjadi deadlock, karena pihak ahli waris ini meminta harga satu meternya senilai Rp 500 ribu,” jelas Kapolres.

Selanjutnya, lahan ini awalnya milik Desa Bukit Batu, yang kemudian tahun 1979 masuk program desa pembangunan kebun kelapa, sehingga sertifikat tanah ini dipecah-pecah. Namun pada tahun 2.000 lahan ini kembali menjadi lahan untuk areal kuburan warga. Kemudian di tahun 2018, PT. Antam masuk ke wilayah ini dan melakukan proses tukar guling termasuk ganti rugi lahan. Selama proses tukar guling itu, semua pihak ahli waris pejabat desa serta temenggung juga dilibatkan.

“Terjadilah proses tukar guling dimana lahan kuburan ini dipindahkan ke tempat lainnya, seluas dua hektar. Relokasi kuburan selesai, muncullah kasus klaim dari pihak ahli waris yang diwakili Agus,” terangnya.

Kapolres menegaskan hadirnya kepolisian bukan untuk eksekusi. Kata ‘eksekusi’ ini sendiri tak tepat, karena perusahaan hanya melakukan pengarapan lahannya yang memang sesuai dengan progress yang harus mereka lakukan.

“Jelas ya, kepolisian hanya diminta perusahaan untuk pengamanan untuk aktivitas perusahaan agar berjalan, bukan untuk eksekusi, karena kata itu tak tepat,” tegasnya.

Kapolres juga menekankan jika klaim ahli waris oleh Agus  ini belum sesuai dari harapannya, pihak ahli waris bisa saja mengajukan haknya mengajukan persoalan ini  dari sisi hukum, pidana atau perdata.

“Jika memang ada kejanggalan, silahkan lapor, tapi sampai sekarang ini pihak ahli waris belum melapor. Jika ada laporan tentu akan diproses, karena jika itu benar menjadi haknya ahli waris, tentu lahan itu juga tak kemana-mana atau hilang. Tapi kan ahli waris belum melaporkan hal ini,” tutupnya.

Perlu diketahui, dari situs resminya Inalum,  Proyek Pembangunan Pabrik Alumina ini  dikelola oleh PT BAI akan dibangun diatas lahan seluas 288 hektar  di tiga Desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek Pengolahan Smelter Grade Alumina ini akan memiliki kapasitas awal sebesar 1 Juta ton per tahun.

Proyek ini kerjasama Inalum dan Antam yang merupakan proyek hilirisasi bauksit menjadi alumina dicanangkan pada 4 April 2019 di di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Seperti diketahui Indonesia memiliki cadangan bauksit terbesar keenam di dunia. Proyek ini akan mengurangi ekspor mineral mentah dan sekaligus ketergantungan impor untuk sumber bahan baku untuk produksi aluminium.

Proyek ini juga akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara sebesar 3 x 25 MW. Investasi proyek ini diperkirakan akan mencapai USD 850 Juta (termasuk IDC dan Modal Kerja) dan ditargetkan mulai berproduksi di awal tahun 2022.

Proyek ini akan memicu roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat dan khususnya di Kabupaten Mempawah dengan adanya potensi penambahan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung, serta program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek. (das)




Loading Facebook Comments ...