Search

Dirjen Konsumen & Tertib Niaga Sidak SPBU di Batam

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono,t memeriksa mesin pompa dan melakukan penakaran setiap liter pada alat ukur tera milik meteorologi kota Batam. (foto:gus)
Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono,t memeriksa mesin pompa dan melakukan penakaran setiap liter pada alat ukur tera milik meteorologi kota Batam. (foto:gus)
Batam,reportasenews.com  – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), mengungkapkan pentingnya keharmonisan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal antara pemerintah pusat dan daerah. Didorong agar pedagang pasar rakyat dan ritel modern menggunakan alat ukur elektronik.
‎Direktur jenderal PKTN Veri Anggrijono, (Kamis,26/07/2018),‎ pada pertemuan bersama Kadis yang membidangi perdagangan, menekankan pentingnya perlindungan konsumen dari tertib ukur. “Dalam konteks kebenaran hasil ukuran, masyarakat ingin adanya jaminan itu. Tak hanya timbangan, tapi alat ukur lainnya,” jelasnya.
‎Diingatkan jika akurasi alat ukur diragukan, maka harus dilakukan tera ukur. Jika tidak, bisa merugikan masyarakat. “Yang wajib ditera dan ditera ulang , kita wajibkan tera ulang. Sistim pengelolaan data yang baik juga harus diperhatikan, agar laporan ke masyarakat bisa dipahami dengan baik,” imbuh dia.
‎Sehingga menjalankan sistem dalam mencapai kepastian hukum.‎ Seperti pompa ukur bahan bakar minyak, timbangan yang digunakan pedagang di pasar rakyat atau ritel modern, serta meteran air dan Iistrik.‎ “Sehingga konsumsen terlindungi dan berjalan tertib ukur, berasaskan kepastian hukum,profesional, tepat waktu, dan terjangkau,” bebernya.‎
Ditambahkan, pentingnya harmonisasi ‎penyelenggaraan kegiatan metrologi legal. Baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mewujudkan tertib ukur. ‎”Sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam hal kebenaran hasi! pengukuran. Untuk itulah pertemuan ini digelar,” ungkap Veri.
Veri juga menyampaikan, dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, Direktorat Metrologi sebagai pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Tapi membutuhkan peranan pemerintah daerah. “Diharapkan terjalin kerja sama antar penyelenggara metrorogi legal, baik di pusat maupun daerah,” harapnya.
Disebutkan, pihaknya berupaya mengharmonisasikan penyelenggaraan teknis metrologi legal di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui Pertemuan Teknis Kemetrologian yang diselengggarakan di Batam. “Kegiatan tahunan ini merupakan sarana komunikasi dan pertukaran informasi Unit Metrologi Legal (UML) Pemerintah Daerah dan Direktorat Metrologi,” jelasnya.
Mereka diakui, menyoroti pentingnya penyelenggaraan kegiatan metrologi legal dalam era reformasi birokrasi dan dalam koridor pelayanan publik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana, penyelenggaraan kegiatan metrologi legal harus berorientasi kepada masyarakat.
“Salah satunya dengan menitikberatkan pelayanan yang bersentuhan Iangsung dengan masyarakat,” jelasnya. ‎
“Masyarakat menghendaki adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Jaminan ini sebagai dasar penetapan kuantitas barang atau tarif yang dikenakan terhadap jasa yang diberikan,” pungkas Veri.‎
Usai membuka pertemuan teknis kemetrologian di hotel Swiss Bel Harbour Bay, Batam dilanjutkan dengan melakukan sidak ke stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah kecamatan batam kota dan kecamatan Lubuk Baja.
Dari hasil direktur jenderal PKTN Veri Anggrijono,sempat memeriksa mesin pompa dan melakukan penakaran setiap liter pada alat ukur tera milik meteorologi kota Batam.
“Dari hasil sidak siang ini di sejumlah SPBU wilayah kecamatan batam kota dan kecamatan batu ampar tidak temukan pelanggaran”kata Veri.
Namun Veri menghimbau agar para pelaku usaha menjalankan bisnis nya secara benar dan tidak memanipulasi konsumen,jika nanti nya ditemukan pelanggaran petugas akan langsung menyegel tempat usaha tersebut.
‎Sementara Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, mereka berkomitmen untuk mendorong perdagangan tertib. Dalam aturan daerah juga hal itu diatur, sehingga tidak merugikan konsumen,terlebih ke Batam banyak wisatawan masuk.
 “Kita bisa contoh perdagangan di Singapura, sehingga perdagangan tertib dan teratur,”ungkap Rudi.(gus)



Loading Facebook Comments ...