Search

DKPP RI Soroti Kinerja KPU dan Bawaslu Kalbar Terkait Pemilu 2019

DKPP RI saat bertemu dengan wartawan serta penggiat media sosial di Hotel Harris, Pontianak, Senin (25/03/2019). (foto:das)
DKPP RI saat bertemu dengan wartawan serta penggiat media sosial di Hotel Harris, Pontianak, Senin (25/03/2019). (foto:das)
Pontianak, reportasenews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI menyoroti kinerja penyelenggara pemilu di Kalimantan Barat, seperti KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu provinsi Kalimantan Barat dan jajarannya di kabupaten/kota.
DKPP menyebut penyelenggaran pemilu tahun 2019 di Kalimantan Barat tergolong baik namun tidak terlalu baik karena masih berada di rangking 24 dari 34 provinsi di Indonesia.
Hal ini dikatakan Muhammad Saihu, tenaga ahli DKPP RI saat bertemu dengan wartawan serta penggiat media sosial di Hotel Harris, Pontianak, Senin (25/03/2019) malam tadi.
“Terkait dengan tingkat pelanggaran kode etik dari penyelenggaranya, provinsi Kalimantan Baray, Alhamdulillah masih baik, meskipun tidak terlalu sangat baik. Kalau dalam catatan kami di DKPP, penyelenggara pemilu di Kalimantan Barat masuk urutan ke 24 yang terbaik,” ungkap M. Saihu.
Saihu menyebutkan, di provinsi Kalimantan Barat ini hanya satu pengaduan saja yang jumlah pengadunya, masuk record di Indonesia. Terdapat laporan sebanyak 128 petugas PPS yang dilaporkan ke DKPP, yaitu pada pelaksanaan pilkada 2015.
“Dan syukurnya pada proses persidangan dari semua nya yang teradu, untuk 128 orang diputuskan direhabilitasi semuanya, untuk yang lainnya tentu ini menjadi pembelajaran di Kalimantan barat, yang menjadi concern bagi penegakan kode etik untuk penyelenggara pemilu ini,” sebutnya.
Saihu mengatakan di Kalimantan Barat pernah ada 8 penyelenggara pemilu yang diberhentikan secara permanen oleh DKPP. Mereka itu bukan penyelenggara pemilu provinsi tetapi dari kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, dalam tahap penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Barat ini lebih baik dibandingkan daerah lainnya,” ujarnya.
Di seluruh Indonesia, di 34 provinsi ini dikatakan Saihu, cukup memprihatinkan. Karena DKPP RI saat ini sudah menerima 3.300 lebih pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggara pemilu terutama dugaan pelanggaran kode etik.
“Yang cukup memprihatinkan adalah dari penyelenggaraan pemilu ini ada 553 orang penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan secara permanen oleh DKPP. Dan konsekuensi mereka yang dipecat tidak boleh hadir lagi sebagai penyelenggara pemilu,” pungkasnya. (das)



Loading Facebook Comments ...