Search

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Tes PCR untuk Putus Rantai Covid-19

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

Jakarta, reportasenews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah meningkatkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19). Jika hal itu tidak dilaksanakan, menurut dia, akhir pandemi ini dipastikan bakal sangat lambat di Indonesia.

“Sudah waktunya mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif. Dengan demikian, bisa segera dilakukan tracing, clustering dan containing terhadap pasien dan semua kontak pasien,” kata Kurniasih Mufidayati seperti diberitakan dpr.go.id, Kamis (23/4/2020).

Saat ini, kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan tes berbasis PCR masih sangat terbatas. Pada Rabu (22/4/2020), misalnya, hanya dilakukan pengujian terhadap 1.188 pasien Covid-19. Padahal, Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020 lalu meminta Kemenkes melakukan 10.000 pengujian setiap hari.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah tes masif per hari di Indonesia juga masih sangat rendah. Per 21 April 2020, misalnya, berdasarkan data Worldmeter, Indonesia baru sekitar 182-an tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 3.344 tes per 1 juta populasi.

“Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan, Kolombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk,” ungkap Mufida.

Jika tes masif berbasis PCR ini tidak segera ditingkatkan, Mufida khawatir akhir pandemi Covid-19  di Indonesia bakal sangat lamban. Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes laboratorium. Semakin banyak korban yang meninggal, dimakamkan dengan proses Standard Operating Procedure (SOP) Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif.

“Hal ini sangat menyayat hati keluarga korban. Belum lagi jika terjadi penolakan pemakaman jenazah. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini,” tegas Mufida.

Mufida menambahkan, semua kebutuhan alat dan obat untuk proses tes masif dan tes di laboratorium harus disediakan oleh pemerintah pusat agar semua upaya pemutusan mata rantai penyebaran bisa segera efektif.

Menurut Mufida, refocusing maupun realokasi anggaran Kemenkes harus memadai nilainya untuk pelaksanaan aksi prioritas ini. Penyediaan alat tes merupakan langkah hulu dalam penanganan pandemi ini. Maka, saat ini juga harus ditingkatkan.

“Inilah saatnya negara hadir melindungi rakyatnya dengan melakukan intervensi dalam strategi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” tandas Mufida.

Legisator dapil DKI Jakarta I itu juga menilai, efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini diterapkan di sejumlah daerah akan dapat tercapai jika didukung dengan aksi tes masif berbasis kelurahan.

“Dengan demikian, bisa langsung terlacak di tengah masyarakat, mana yang ODP dan PDP, selanjutnya dilakukan isolasi supaya tidak menyebar lebih luas,” tutupnya. (*/Sir)




Loading Facebook Comments ...