Search

DPR Sahkan Revisi UU Terorisme Menjadi Undang Undang

Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) menyerahkan berkas laporan pembahasan RUU kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna,(foto:ist)
Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) menyerahkan berkas laporan pembahasan RUU kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna,(foto:ist)

Jakarta, reportasenews.com –  Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Terorisme menjadi UU setelah menggelar rapat parpurna di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat, (25/05).

Sebelum disetujui menjadi UU, Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii melaporkan hasil pembahasan dan poin-poin perubahan yang ada dalam UU baru, termasuk menyebutkan definisi terorisme yang telah disepakati.

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan,” kata Syafii saat membacakan laporan.

Selain itu, Syafii juga menyampaikan bahwa revisi tidak memasukan ‘Pasal Guantanamo’ yang sebelumnya dimasukan pada pembahasan.

Ditambahkannya, UU Terorisme yang baru juga menambahkan ketentuan perlindungan bagi korban aksi terorisme secara komprehensif, berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi.

“RUU mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan selama RUU ini disahkan, pasal 43L,” katanya.

Usai membacakan laporan hasil kerja Pansus RUU Terorisme, Wakil Ketua DPR Agus meminta persetujuan kepada anggota dewan dan langsung disetujui oleh anggota DPR.(*)




Loading Facebook Comments ...