Search

Enam Kontraktor Korupsi Fasilitas Kredit Fiktif Kembali Dijebloskan ke Rutan Pontianak

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi, saat menggelar konferensi pers perkembangan penyelidikan kasus pemberian fasilitas kredit fiktif di Bank Kalbar cabang Bengkayang. (foto: das)

Pontianak, reportasenews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Selasa (23/2/2021) kembali menahan enam orang tersangka baru dalam korupsi pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa di Bank Kalbar cabang Bengkayang.

Perkembangan dari penyelidikan ini, Kejati Kalbar menahan enam orang yakni berinisial PP, SK, JDP, KD, DWK, dan AD. Dari keenam tersangka ini, penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.535.159.182,67,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma enam puluh tujuh sen) dan telah dititpkan di rekening titipan pada Bank Mandiri.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Masyhudi, mengatakan dalam kasus ini terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan (74 paket pekerjaan) memperoleh Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) dari salah satu Bank di Bengkayang, dengan jaminan/agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh HM yang seolah-olah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (sudah diputus PN / Incracht), SU  (1 SPK) dan GU  (73 SPK) selaku pengguna Anggaran Kemendes PDTT dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

Para tersangka PP selaku yang melaksanakan pekerjaan bersama-sama dengan tersangka mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak, SPK dan mengurus permohonan kredit dengan jaminan SPK atas 4 (empat) perusahaan tersebut yaitu CV. Batu Timah  CV. Bima Borneo Mandiri, CV. Dellis, CV. Pantura Kalbar yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Di dalam SPK dicantumkan tentang sumber anggaran proyek yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018, namun DIPA untuk sebelumnya tidak ada.Untuk tersangka KD, selaku Direktur CV. Dellis menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 339.670.683,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan.

Tersangka JDP,  selaku Direktur CV. Bima Borneo Mandiri menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 339.670.683,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan.Tersangka SU selaku Direktur CV. Batu Timah menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 339.765.399,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh sebilan rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan.

Tersangka DWK selaku Direktur CV. Pantura menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 226.889.134,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh emapt rupiah) untuk 2 (dua) paket pekerjaan. Tersangka PPmenerima seluruh dana kredit dari 4 (empat) perusahaan penerima kredit tersebut dengan alasan melaksanakan proyek dilapangan total sebesar Rp. 1.245.995.899,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Namun pembayaran/pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena proyek tersebut (SPK dan DIPA) fiktif sehingga akibat perbuatan para tersangka tersebut ikut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Bank tersebut sebesar Rp. 8.238.743.929,12 (delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah koma dua belas sen).

Penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.535.159.182,67,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma enam puluh tujuh sen) dan telah dititpkan di rekening titipan pada Bank Mandiri. Bahwa Pemulihan Keuangan Negara tersebut berasal dari 14 (empat belas) SPK / 12 (dua belas) perusahaan.

“Dari para tersangka sama sekali belum ada uang yg disita sebagai barang bukti yang nantinya sebagai pengembalian Kerugian Negara,” ucap Masyhudi.

Keenam tersangka ini langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak usai menjalank pemeriksaan di Kejati Kalbar. (das)




Loading Facebook Comments ...