Search

Giliran Persatuan Orang Melayu (POM) Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Kalbar

Massa Persatuan Orang Melayu (POM) gelar aksi di tangga masuk ke Gedung DPRD Kalbar. (foto:das)


Pontianak, reportasenews.com – Aksi unjukrasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berlanjut Kamis (15/10/2020) sore harinya. 

Setelah massa FPR dan GBSI ‘dipaksa’ keluar dari pusat aksi di depan pagar Gedung DPRD Kalimantan Barat, giliran ratusan massa Persatuan Orang Melayu (POM) dan beberapa ormas dan OKP mengelar aksi penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat.

Berbeda dengan aksi massa buruh yang tertahan di luar Gedung DPRD Kalbar, aksi ratusan massa POM ini bisa mengejar aksi di tangga masuk ke Gedung DPRD Kalimantan Barat.

Aksi dimulai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan orasi.

Setelah orasi singkat sekitar 10 menit, satu persatu perwakilan massa POM dan beberapa OKP dan ormas diizinkan masuk ke ruangan untuk menemui 6 pimpinan Fraksi DPRD Kalimantan Barat.

Setelah berdialog panjang dengan enam pimpinan Fraksi di DPRD Kalimantan Barat, mereka juga menyampaikan tuntutan yang sama mengenai penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 dan menuai kecaman dan kontroversi di tengah masyarakat.

Di hadapan para demonstran, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantur menyampaikan hal yang serupa meneruskan aspirasi masyarakat khususnya tentang penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law dimana sebelumnya juga ada aksi yang serupa dengan tuntutan yang sama.

“Semua aspirasi masyarakat kita tampung dan akan kita teruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI, dan jelas UU adalah produk DPR RI, kami anggota DPRD Kalimantan Barat tak memiliki kewenangan membatalkan atau mencabutnya, ini kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI,” jelas Prabasa.

Setelah diterima, perwakilan massa kemudian menyerahkan dokumen penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law kepada pimpinan Fraksi DPRD Kalimantan Barat untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Selanjutnya, massa POM dan beberapa Ormas dan OKP ini kemudian berjalan kaki membubarkan diri dengan tertib sembari membawa sejumlah embel-embel bendera hingga pakaian khas Melayu Kalimantan Barat. (das)




Loading Facebook Comments ...