Search

GSBI dan FPR Kalbar Tegas Tolak Omnibus Law Saat Aksi Kamisan di Pontianak

Sejumlah massa buruh kembali gelar aksi unjuk rasa di depan Halaman Gedung DPRD Kalbar, massa membentangkan spanduk dan poster menolak Omnibus Law. (foto:das)


Pontianak, reportasenews.com – Aksi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja memasuki hari keempat. Di aksi Kamisan ini, aliansi massa buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kalimantan Barat kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Kamis (15/10/2020) pukul 10.00 WIB.

Aksi massa buruh ini tertahan diluar halaman Gedung DPRD Kalbar. Massa dikawal ketat aparat kepolisian dengan kekuatan penuh, dari mobil lapis baja hingga patroli bermotor yang senantiasa mobiling ke sekitar pusat aksi massa. Kawat berduri juga melingkari kawasan objek vital SPBU Paris II yang sangat dekat pusat konsentrasi massa.

Massa membentangkan sejumlah spanduk dan meletakan sejumlah poster mirisnya nasib buruh yang terpinggirkan dan menjadi sapi perah para pengusaha. Sebanyak 15 perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia menemui 6 Fraksi DPRD Kalbar yang hadir 

“Sejak awal jelas,  sejak RUU Omnibus Law ini dibuat, organisasi kita GSBI sudah menolak sejak draft ini dibuat karena di Undang-undang ini ada 11 klaster, dimana klaster pekerja ini hilangnya hak-hak buruh, hak-hak buruh tidak diakomodir dengan baik oleh UU Omnibus Law ini,” kata Firmansyah, salahsatu koordinator lapangan aksi buruh.

Seperti, nasib buruh-buruh di perkebunan kelapa sawit yang sangat minim perhatian pemerintah. Terlebih Kalimantan Barat memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas sebagai provinsi ketiga  di seluruh Indonesia.

“Banyak sekali kasus-kasus buruh perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat terselesaikan. Mulai dari kecelakaan kerja, minimnya alat kesehatan dan alat perlindungan kerja, kemudian PHK sepihak, serta status pekerja yang menjadi buruh harian lepas dalam jangka waktu panjang. Di dalam UU ketenagakerjaan sebenarnya semua itu sudah diatur, tetapi tidak dijalankan oleh pengusaha serta tidak diawasi oleh pemerintah secara keseluruhan,” tukasnya.

Firman menyebut, saat ini Pemerintah cenderung kekurangan sumber daya manusia dimana kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan ke provinsi, dimana ada dua fungsi pengawasan yakni di kota Pontianak dan kota Sintang.

“Tidak mungkin ini mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan buruh di 14 kabupaten/kota, kemudian dengan terbitnya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, makin memperparah nasib buruh karena UU Cipta Kerja ini lebih fokus pada tujuan meningkatkan ekosistem iklim investasi di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Firman, Provinsi Kalimantan Barat memiliki beragam potensi dengan luasnya wilayah, terutama sumber daya alam yang berlimpah seperti perkebunan kelapa sawit, belum lagi pertambangan. Tetapi sangat ironis, potensi ini justru menguntungkan para pekerja asing yang dipekerjakan.

“Ini marak terjadi di Kabupaten Sanggau dan Ketapang, dimana pekerja asing leluasa diperkerjakan, malah ironi tenaga kerja kita dianggap tidak memiliki kompetensi. Itu bukanlah suatu alasan, karena pemerintah memiliki balai pelatihan kerja, karena harus itu yang dimanfaatkan dan dimaksimalkan,” jelasnya.

Nyatanya, tambah Firman, ditingkat pengusaha sendiri jarang sekali adanya peningkatan kapasitas ke pekerjanya. Jika pun ada, peningkatan kapasitas ini hanya diberikan kepada karyawan level staf ataupun mandor-mandornya, bukan pada buruh.

“Hal ini jelas tidak mencapai pada akar rumput buruh, belum lagi target kerja yang tinggi, buruh-buruh di perkebunan kelapa sawit memiliki target harus mendapatkan satu ton untuk upah satu hari, yang dihitung berdasarkan upah minimum sektoral kabupaten/kota, disitu juga tidak ada transparansi untuk upah berjenjang bagi buruh permanen, karena ketentuan tersebut berdasarkan jenjang per rata-rata dimana itu menentukan besaran basis atau upah yang didapat buruh yang sampai saat ini itu masih menjadi permasalah,” bebernya.

Persoalan ini tak pernah tuntas baik di tingkat badan pengawasan, hingga pengusaha ataupun tripartit, persoalan ini akan dikembalikan pada kebijakan perusahaan itu.

“Nyatanya siapa saat ini masih minim keterlibatan serikat buruh dalam kebijakan perusahaan, bahkan serikat buruh independen tidak juga dilibatkan dalam perjanjian kerjasama. Jadi dengan itu kami tegas menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang telah diketok palu pada 5 Oktober menjadi hadiah bagi buruh dari DPR RI. Karena itu kami mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law ini,” pungkasnya. (das)




Loading Facebook Comments ...