Search

Heboh,  Anggota DPRD Gresik Masuk Daftar Penerima Bansos  Covid-19

Nama anggota DPRD Gresik masuk dalam daftar penerima bansos dampak Covid-19. 
Nama anggota DPRD Gresik masuk dalam daftar penerima bansos dampak Covid-19. 

Gresik, Reportasenews.com – Nama Muhammad Hamzah Takim SP mendadak viral di jagad medsos Gresik. Betapa tidak, anggota DPRD Gresik dari Partai Golkar ini ternyata masuk dalam daftar penerima bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak Covid-19. JPS ini adalah bansos dari Pemkab Gresik untuk warga terdampak Covid-19 senilai Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan.

Mengetahui anggotanya dicatut sebagai penerima bansos, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik, H. Ahmad Nurhamim pun akhirnya buka suara. Dengan lantang Wakil Ketua DPRD Gresik ini mengatakan, ini bukti kalau Pemkab Gresik ceroboh dalam melaksanakan pendataan.

“Kejadian ini seperti di Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu, juga ada anggota DPRD dimasukan sebagai calon penerima JPS,” tegas Nurhamim, Sabtu (2/5).

Padahal, sambung Nurhamim, baru kemarin pihaknya mengingatkan di rekomendasi LKPJ Bupati, agar Pemkab dalam membuat data base harus melalui analisa. “Ternyata sama saja, datanya selalu tidak akurat,” tandasnya serius.

Sementara itu, Hamzah Takim yang merasa dirinya menjadi korban pencemaran nama baik di salah satu grup medsos Gresik sontak menggunggah klarifikasinya.

Lewat akun Facebooknya, anggota Komisi II DPRD Gresik ini menuliskan: Mohon maaf, beredarnya data bahwa saya anggota dewan menerima dana JPS dari pemerintah itu tidak benar. Karena data itu diambil OPD Perikanan RDKK pupuk perikanan yang tanpa divalidasi, sehingga muncul nama saya.

Hamzah juga menyinggung, selain namanya, dalam data yang beredar di jagad maya itu juga ada nama-nama orang kaya dan berlebel Haji se-Duduk Sampeyan. Itu yang saya ketahui dari Bappeda.

“Hari senin akan muncul klarifikasi dari Bappeda. Mohon maaf, ini termasuk pencemaran nama baik saya,” tulis anggota Fraksi Golkar ini.

Menanggapi klarifikasi anggota dewan ini, salah satu praktisi hukum Gresik, LBH Idhang Hakim Yustisia lewat akun FBnya menuliskan: “Dilihat saja piye klarifikasine…ini jos…semoga semua teman teman DPRD koyok Cak Hamzah langsung mau protes keras dengan membuat status di medsos. Lanjutkan cak, ini perlu ditiru yang lain, di saat masyarakat pada bingung soal bantuan”.

Terkait beredarnya dugaan data usulan penerima bansos yang mencantum nama anggota dewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)  Khoirul Anam mengakui jika terjadi kesalahan data.
“Njih mohon maaf, tadi sudah saya klarifikasi dan perbaiki mas bersama Bappeda. Jadi, itu salah mas. Kemarin penyuluh perikanan masih memberikan data lama dan sudah kami perbaiki. Mohon masukan dan arahan njih mas,” tulis Anam lewat WhatsApp yang dikirim kepada Reportasenews.com, Sabtu (2/5) pukul 13.59 WIB.  (dik)




Loading Facebook Comments ...