Search

Ikadin Situbondo Minta Penegak Hukum Lakukan Penyelidikan SPJ  DD-ADD yang Belum Rampung

Foto ilustrasi dana desa (istimewa)
Foto ilustrasi dana desa (istimewa)

Situbondo,reportasenews.com – Meski jangka waktu penyelesaian SPJ penggunaan  Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) pada awal Pebruari 2018. Namun, hingga kini, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, diketahui masih belum menyelesaikan SPJ DD-ADD Tahun 2017 tersebut.

Tidak rampungnya SPJ DD-ADD tersebut mendapat perhatian khusus dari Ikadin Situbondo. Bahkan, Ikadin Situbondo meminta agar aparat penegak hukum untuk  turun melakukan penyelidikan, adanya dugaan penyalahgunaan DD-ADD tersebut.

Seperti diungkapkan Abdurahman Saleh,    Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Situbondo,Kades yang tidak menyelesaikan SPjnya tidak cukup diberi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara saja. “karena itu  perbuatan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,”kata Abdurahman Saleh, Selasa (20/2).

Oleh Karena itu, aparat penegak hukum, baik Kejakasaan maupun kepolisian agar bergerak melakukan penyelidikan. “Pada saat  ini, Saber pungli sudah terbentuk di Situbondo, seharusnya mereka turun,”imbuhnya.

Menurutnya, dalam menyikapi ini, aparat penegak hukum jangan menunggu ada laporan dari masyarakat. Sebab, itu bukan delik aduan, melainkan delik umum. “Artinya, tanpa ada pengaduan apapun, polisi dan kejaksanaan bisa bergerak,” katanya.

Masalah sanksi pemberhentian sementara, itu persoalan lain yang menyangkut administrasi. Hal tersebut menjadi ranah Pemkab Situbondo. “Saya ini menyoroti dari sisi hukumnya,” terang Abdurrahman.

Dalam pandangan Abdurrahman, fakta adanya desa yang tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa jelas perbuatan tindak pidana korupsi. “Bukan indikasi lagi. Proyek garapan fisik tidak selesai, SPj tidak ada pertanggungjawaban, itukan sudah jelas,” tegasnya.

Artinya, dengan pemberhentian sementara, kades tidak lepas tanggung jawabnya begitu saja. Mereka harus bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan negara. Jika ada indikasi penyelewangan, tentu tidak bisa dibiarkan.

“ADD-DD itukan terus bergulir pada termin berikutnya, terus berlanjut. Jadi pertanggungjawabannya harus sesuai,” pungkas Abdurrahman.

Kasat Intel Polres Situbondo sekaligus Tim Saber Pungli, AKP. Pujiarto mengatakan, dirinya tidak bisa memastikan adanya penyelewengan atau tidak. “Kami harus turun dulu biar tahu persis permasalahannya,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya pasti akan melakukan pengecekan di bawah. Dia mengaku telah mendapatkan informasi adanya desa yang tidak menyelesaikan SPj.

“Kalau turun pasti turun. Setiap ada informasi dari masyarakat terkait penggunaan DD dan ADD, pasti kita cek. Tentu, dalam kapasitas menjalankan fungsi intelejen,”pungkasnya.(fat)




Loading Facebook Comments ...