Search

Impor Gula Kristal Putih, Pemerintah Harus Lugas

Ilustrasi gula kristal putih. (foto:ist)
Ilustrasi gula kristal putih. (foto:ist)

Jakarta,reportasenews.com –  Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneaia (DPR RI), Daniel Johan mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Logistik), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) untuk melakukan kajian mendalam terkait urgensi impor.

Hal ini diungkapkan Daniel terkait izin impor untuk kebutuhan Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 438.800 ton hingga Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan

Daniel meminta agar  pemerintah  mengutamakan kesejahteraan petani gula dalam negeri dan Impor menjadi alternatif terakhir jika pasokan dalam negeri benar-benar tidak bisa dipenuhi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta  Kementan untuk membantu petani gula meningkatkan hasil produksinya, mengingat saat ini beberapa daerah sudah memasuki musim giling, sehingga kesejahteraan petani dapat menjadi prioritas utama dibandingkan melakukan impor.

Pemerintah harus mengedepankan transparansi penyerapan gula apabila dilakukan impor, sehingga petani dan masyarakat umum dapat mengetahui pihak mana saja yang mendapatkan gula impor tersebut dan untuk keperluan apa saja,” tutur Daniel.

Kesejahteraan petani, lanjut Daniel, bukan hanya soal murahnya bibit dan pupuk, tetapi pemerintah melalui Kemendag dapat mengambil sikap mengatasi masalah harga gula dan stok pangan tetapi nasib petani tebu harus diperhatikan nasibnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. (foto:ist)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. (foto:ist)

“Lebih baik Pemerintah fokus untuk meningkatkan pendapatan petani lokal dan melakukan upaya jangka panjang yang terus dapat meningkatkan hasil produksi gula dalam negeri,” tuturnya.

Gula dalam negeri harus diserap 100 persen dan gula rafinasi jangan sampai bocor untuk konsumsi langsung masyarakat.

Daniel menambahkan, pemerintah juga harus bekerja dengan lugas dan tegas untuk mengawasi semua stok di gudang-gudang baik di jawa dan luar jawa untuk meminimalisir adanya oknum yang masih menyimpan stok milik pedagang besar (titip) untuk segera dikeluarkan ke masyarakat saat sangat dibutuhkan.

“Apabila ada yang berani menimbun atau menahan stok gula harus ditindak dan dapat dikenakan pasal penimbunan.  Jadi pemerintah banyak langkah yang dapat dilakukan ketimbang harus impor. Impor merupakan langkah akhir bilamana memang rill stok habis,” pungkas Daniel. (tjg)




Loading Facebook Comments ...