Search

Kadinkes Gresik Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penyimpangan Dana BPJS Kesehatan Rp 2,451 M

Kajari Gresik Pandoe Pramukartika didampingi Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto dan Kasi Intel Marzuki dalam jumpa pers di kantor Kejari Gresik. (dik)
Kajari Gresik Pandoe Pramukartika didampingi Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto dan Kasi Intel Marzuki dalam jumpa pers di kantor Kejari Gresik. (dik)

Gresik, reportasenews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menetapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkab Gresik Nurul Dholam sebagai tersangka dugaan kasus penyimpangan dana kapitasi Jaspel (jasa pelayanan) BPJS Pemkab Gresik tahun 2016-2017.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan saksi dan keterangan ahli, kami menetapkan ND (Nurul Dholam) sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana kapitasi jaspel. Sementara tersangka tak kami tahan,” ujar Kajari Gresik Pandoe Pramukartika didampingi Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto dan Kasi Intel Marzuki dalam jumpa pers di kantor Kejari setempat, Selasa (28/8/2018).

Menurut Pandoe, selain menentukan tersangka, pihaknya juga telah menyimpulkan kerugian negara akibat penyimpangan dana kapitasi tersebut. “Kerugian mencapai Rp 2,451 miliar. Uang sebesar itu masuk ke rekening pribadi,” beber Kajari.

Tak hanya itu, Kajari juga mengungkapkan modus Kadinkes ND dalam mengeruk keuntungan melalui dana Jaspel BPJS tersebut. Awalnya, pada tahun 2016, Dinkes mendapatkan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui BPJS sebesar Rp 45 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar 60 persen digunakan untuk Jaspel di Puskesmas.

Kemudian, pada tahun 2017, Dinkes kembali mendapatkan kucuran JKN Rp 47 miliar. Sama seperti tahun 2016, 60 persen dana tersebut untuk jaspel. “Namun dana jaspel yang masuk Puskesmas itu masing-masing dipotong 10 persen dengan jumlah bervariasi. Hasil potongan itu lalu ditampung di Dinas Kesehatan kemudian dimasukkan ke rekening ND,” rinci Kajari.

Dalam kesempatan itu, Pandoe juga menegaskan bahwa pihaknya sempat melayangkan beberapa kali panggilan pemeriksaan sebelum menetapkan ND sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan sakit. Bahkan, pengacara ND mengantarkan surat ketidak bisa hadiran ND dengan alasan sakit jantung dan tengah menjalani perawatan di RSUD Ibnu Sina.

“Namun, ketika tim kami melakukan pengecekan ke RSUD Ibnu Sina Gresik, berdasarkan hasil konfirmasi kepada dokter yang memeriksa dan hasil CT Scan, ternyata ND tidak sakit,” jelas orang nomer 1 di jajaran Kejari Gresik ini.

Terkait alasan tidak dilakukan penahanan terhadap ND, Kajari mengaku masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan status tersangka. “Kejari akan melayangkan panggilan pertama kepada ND untuk pemeriksaan dengan status tersangka. Namun, jika dalam pemanggilan kesatu, kedua, dan ketiga, ND tidak hadir, maka akan dilakukan penjemputan paksa,” tegasnya.

Kajari menambahkan, bahwa tersangka ND akan dijerat pasal 2, 3, dan 11 E dan F Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diubah UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Kejari sendiri juga telah menyita sejumlah barang bukti (BB) dari tangan ND saat melakukan penggeledahan pada 6 Agustus lalu. Baik berupa buku rekening dan sejumlah dokumen lainnya. Ditanya apa ada tersangka lain dalam kasus tersebut? Kajari mengaku sejauh ini belum ada. “Belum ada tersangka lain, baik yang diduga turut serta maupun yang diduga terlibat,” pungkas Kajari. (dik)




Loading Facebook Comments ...