Search

Kajari Depok Ungkap Penyebab Bolak-Balik Berkas Tipikor Nur Mahmudi Ismail

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sufari. (foto:ltf)
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sufari. (foto:ltf)
Depok – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sufari mengungkapkan penyebab bolak-baliknya berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang membuat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto hingga kini belum dinyatakan lengkap (P21). Diantaranya, alat dan barang bukti dalam perkara korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka.
Padahal, Jaksa Peneliti dalam perkara tersebut telah memberikan petunjuk sejak awal berkas dilimpahkan pada September 2018 lalu. Namun penyidik Unit Tipikor Polresta Depok tak urung melengkapi berkas.
“Secara formil dan materil kita sudah memberikan petunjuk. Materil itu perbuatan tersangka harus didukung oleh alat dan barang bukti. Jika perbuatan tersangka tidak didukung barang dan alat bukti. Maka secara materil itu belum lengkap,” kata Sufari seusai mengikuti kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (16/1/2019).
Saat ditanya mengenai alat dan barang bukti yang belum dilengkapi, pria berkumis tebal itu tak merinci apa alat dan barang bukti yang kurang dari berkas kedua tersangka yang tidak ditahan penyidik. “Apa saja hal itu? Kami serahkan ke penyidik. Tidak dapat kita sampaikan secara umum. Petunjuk sudah kami berikan ke penyidik,” ujarnya.
Perihal kinerja penyidik Unit Tipikor Polresta Depok yang memakan waktu kurang lebih dua bulan dalam melengkapi berkas kedua kalinya dipulangkan, kata mantan Asisten Pengawas Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten itu, hal tersebut tak sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP waktu yang diberikan kepada penyidik hanya 14 hari sedangkan jika lebih pihaknya wajar mempertanyakan. “Menurut KUHAP 14 harus dipenuhi. Kalau 14 hari belum terpenuhi kita meminta keterangan karena batas waktu sudah lewat,” imbuhnya.
Perlu diketahui, saksi meringankan Nur Mahmudi Ismail yakni Wakil Ketua II DPRD Depok M Suparyono menyebut Unit Tipikor Polresta Depok memiliki rekaman saat Badan Anggaran DPRD Depok membahas dan mengesahkan APBD Perubahan 2015.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengetahui saat diperiksa menjadi saksi dan diperlihatkan video finalisisasi yang membuktikan proyek Jalan Nangka dibahas secara gamblang. “Polisi punya kok semua videonya, pas pembahasan hingga finalisisasi. Waktu itu kami nonton bareng. Saya, penyidik, dan penasehat hukum pak Nur Mahmudi Ismail,” kata Suparyono, Senin (17/12/2018).
Namun saat dikonfirmasi terkait kebenaran yang diutarakan Suparyono, Kasatreskrim Polresta Depok Kompol Deddy Kurniawan irit bicara.
“Kan saya sudah bilang, yang penting berkas sudah kita kembalikan,” singkat Deddy sembari membuka pintu ruangannya dan meninggalkan wartawan di Mapolresta Depok, Sabtu (29/12/2018). (jan/ltf)



Loading Facebook Comments ...