Search

Kejati Kalbar Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Covid 19 di BPTD XIV Kalbar

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Jaya Kesuma SH, M.Hum. (foto:das)
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Jaya Kesuma SH, M.Hum. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mensinyalir ada dana bantuan Covid 19 bagi warga terdampak akibat pembatasan sosial ini diselewengkan oknum Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIV provinsi Kalimantan Barat dan oknum pejabat pembuat komitmen.

Kasusnya pun kini bergulir di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, meski sejauh ini belum ada yang ditetapkan tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Jaya Kesuma SH, M.Hum mengatakan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan Covid 19 ini berawal saat dilakukan monitoring pelaksanaan pembagian sembako dalam rangka Covid 19 di Balai perhubungan Kalimantan Barat.

“Hasil pemantauan dilapangan ada kecurigaan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran bantuan Covid 19 dimana anggaran sebesar Rp. 177 juta yang ada tidak dibelanjakan seluruhnya. Hal ini berdasarkan pada pengamatan dilapangan bahwa hanya sekitar 8 sampai 9 paket sembako yang dibagikan kepada warga,” ungkap Jaya Kesuma dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (26/5/2020).

Jaya menjelaskan, setelah dilakukan pengumpulan data diperoleh informasi bahwa CV atau perusahaan yang ditunjuk Dinas Perhubungan Kalimantan Barat untuk melakukan pengadaan bantuan Covid 19 hanya dipinjam benderanya. Faktanya, perusahaan ini beralamat persis di sebelah rumah kepala Balai Perhubungan ini.

“Penyidikan telah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap CV atau perusahaan tersebut ternyata benar bahwa CV hanya dipinjam benderanya olrjs pejabat pembuat komitmen dan atau Kepala Balai dengan imbalan fee sebesar Rp 7.958.700,” beber Jaya.

Selanjutnya, sebut Jaya, dari anggaran sebesar Rp. 177.760.000 dari Balai Perhubungan ditransfer setelah dipotong pajak berjumlah Rp. 161.600.000 oleh KPPN sesuai prosedur ke rekening CV di salahsatu bank.

“Setelah ditransfer, salahsatu staf honor atas inisial FRS di Dinas Balai Perhubungan mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp 151.217.000. Imbalan fee diberikan ke CV sebesar Rp 7.958.700,” ucapnya.

Jaya menyebut uang sebesar Rp. 151.217.000 tersebut kemudian disimpan ke rekening staf honor atas perintah atasannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Mei 2020, dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan pada kantor Balai Perhubungan ternyata diperoleh fakta dan data bahwa semua proyek yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dilakukan Balai Perhubungan dengan pinjam bendera beberapa CV dan semua yang hasil perbuatannya disimpan di rekening staf honorer berinisial FRS.

“Pada hari itu juga uang hasil perbuatan penyimpangan proyek penunjukan langsung diketahui total pemasukan ke rekening FRS sebesar Rp 674.000.000 dan saldo tersisa sebesar Rp 297.000.000. dan selanjutnya uang tersebut disita penyidik,” tegasnya.

Jaya memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan atas praktek pelaksanaan anggaran proyek di tahun sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka dalam waktu dekat apalagi ini menyangkut penyelewengan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid 19. (das)




Loading Facebook Comments ...