Search

Kirim Karangan Bunga, Nasabah Mahkota Group Minta Kapolda Metro Jaya Berlaku Adil

Karangan bunga yang dikirim para nasabah investasi PT MPIP dan PT MPIS ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/6/2020). (Ist)

Jakarta, reportasenews.com – Ada pemandangan yang menarik perhatian pengunjung di areal parkir Markas Polda Metro Jaya, Senin (8/6/2020). Sedikitnya, ada sekitar sepuluh karangan bunga yang terpajang di areal parkir, tepatnya di dekat Kafe Metro Kopi Tiam.

Tidak seperti biasanya, karangan bunga itu justru berisi ‘curahan hati’ para nasabah investasi PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS), yang dimiliki dan dikelola Raja Sapta Oktohari (RSO), putera pengusaha Oesman Sapta Odang (OSO).

Keluhan para nasabah yang tertulis di karangan bunga itu ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana. Beberapa karangan bunga betuliskan “TO: KAPOLDA PMJ, TANGKAP DAN TAHAN PELAKU SKEMA PONZI, BUKANNYA MALAH KRIMINALISASI LAWYER KAMI ALVIN LIM”. Di bagian bawah karangan bunga ini tertulis “KORBAN MODUS PONZI MAHKOTA RAJA OKTO”.

Ada juga karangan bunga bertuliskan “TO: KAPOLDA METRO JAYA, MOHON JANGAN ADA UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP KUASA HUKUM KAMI ALVIN LIM, HARUSNYA LAPORAN PARA KORBAN YANG DI ATENSI”. Namun, keberadaan sejumlah karangan bunga tersebut hanya beberapa menit di areal parkir.

Budi Santo, nasabah PT MPIP dan PT MPIS, mengatakan karangan bunga tersebut merupakan bentuk harapan para korban PT MPIP dan PT MPIS kepada Kapolda Metro Jaya agar kasus yang menimpa mereka lebih diperhatikan.

Menurut dia, para korban sudah membuat laporan polisi (LP) sejak 9 April 2020. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan perkembangan pemeriksaan kasus tersebut. “Tapi, kesannya penyidikan lambat sekali. Pengacara kami, Pak Alvin, malah dilaporkan balik atas dasar UU ITE,” kata Budi Santo yang mengaku telah menginvestasikan uangnya sebanyak Rp 2 miliar.

Kirim Karangan Bunga, Nasabah Mahkota Group Minta Kapolda Metro Jaya Berlaku Adil-2

Menurut dia, polisi tidak berlaku adil dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, tuduhan pencemaran nama baik terhadap pengacara mereka justru cepat diproses oleh penyidik. “Beliau (Alvin Lim) seolah-olah dikriminalisasi. Hari ini Beliau (Alvin Lim) dipanggil untuk penyidikan. Kenapa pas Beliau malah cepat. Sedangkan kasus kami seolah-olah berjalan di tempat,” paparnya.

Itu sebabnya, Budi Santo dan rekan-rekannya meminta perhatian Kapolda Metro Jaya agar memperhatikan pemeriksaan kasus yang mereka laporkan demi menjaga rasa keadilan di masyarakat. “Intinya kami minta keadilan. Kami cuma rakyat kecil. Kami harap ada keadilan terhadap semua terlapor,” tegasnya.

Terkait perkembangan pemeriksaan kasus yang dilaporkan oleh para nasabah MPIP dan MPIS, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus enggan berkomentar panjang. “Lagi dicek,” katanya kepada sejumlah wartawan, Senin (8/6/2020).

Dua pekan lalu, tepatnya Jumat (22/5/2020), karangan bunga yang mirip juga sempat terpajang di pintu gerbang masuk Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Sedikitnya ada lima belas papan karangan bunga berjejer di sekitaran pintu gerbang tersebut.

Semua karangan bunga yang dikirim bertuliskan keluhan para nasabah investasi PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS), yang dimiliki dan dikelola Raja Sapta Oktohari (RSO), putera pengusaha Oesman Sapta Odang (OSO).

Para nasabah meminta DPR membantu, karena dana mereka hingga miliaran rupiah tertahan di PT MPIP dan MPIS yang dinyatakan gagal bayar. Bahkan dalam hal ini, beberapa nasabah sudah membuat laporan dugan penipuan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Lantaran belum juga ada kepastian, mereka mengirimkan belasan karangan bunga ke DPR sebagai bentuk curhatan hati dan berharap anggota Dewan membantu mereka.

Raja Sapta Lapor Polisi

Terkait masalah ini, pengusaha Raja Sapta Oktohari melalui kuasa hukumnya, Welfrid Silalahi, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. “Kami melaporkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik klien kami,” kata Welfrid Silalahi seperti dikutip dari lama tempo.co, Kamis (14/5/2020).

Para terlapor dalam kasus ini masih dalam penyelidikan. “Tapi ini sudah mengarah kepada beberapa orang. Tunggu saja,” ujar Welfrid.

Laporan tersebut telah dilayangkan pada Jumat, 10 April 2020 dan sudah diterima dengan nomor LP/2257/VI/YAN.25/2020 SPKT PMJ.

Raja Sapta melaporkan dugaan pencemaran nama baik dirinya melalui media elektronik. Para terlapor diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Tjg)




Loading Facebook Comments ...