Madinah,reportasenews.com – Di sela-sela acara pergantian pengurus lama sekaligus pelantikan pengurus baru organisasi Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Cabang Madinah, Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menjadi narasumber dalam kuliah umum bertajuk “Bedah disertasi: Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mengkonter Isu Internasionalisasi Kasus Papua.”
Kegiatan yang dihadari ratusan masiswa dari berbagai tingkat dan jurusan itu berlangsung Jumat, 2 Maret 2018 di ruang serbaguna kampus Universitas Islam Madinah (UIM).
Konjen menyampaikan bahwa disertasinya tersebut fokus pada studi kasus diplomasi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) 2004-2014 terhadap negara-negara kawasan Pasifik Selatan.
Dalam pembahasannya, Konjen menyoroti kebijakan luar negeri dan diplomasi yang menurutnya bagaikan dua sisi dari mata uang. Kalau kebijakan luar negeri itu, demikian Konjen, adalah teorinya atau prinsipnya, maka diplomasi adalah praktik atau implementasinya.
Konjen mengingatkan para mahasiswa bahwa bagi Indonesia, Papua itu semacam kepentingan eksistensial Indonesia, hidup-matinya sebuah bangsa. “Tanpa Papua, ya bukan Indonesia lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pula-pulau yang mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara,” ucap Konjen saat memaparkan seputar sejarah perkembangan Papua menjadi bagian dari Indonesia dan latar belakang munculnya gerakan separatism gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Selanjutnya Konjen berbagi pengetahuan seputar kebijakan luar negeri Republik Indonesia dari masa ke masa. Prioritas pelaksanaan Kebijakan luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kata dia, ada empat: menjaga kedaulatan, melindungi Warga Negara Indonesia di luat negeri, diplomasi ekonomi, kepemimpinan Indonesia di forum-forum internasional.
“Kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk mencapai atau memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia,” lanjut dia.
Khusus mengenai kebijakan luar negeri dan diplomasi kedaulatan atas Papua, Konjen menyampaikan proses metamorfosis kebijakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari “look-east policy” menjadi “go-east policy”. Upaya mengkonter isu internasionalisasi Papua dilaksanakan melalui soft power, meningkatkan kerja sama ekonomi dan Teknik bilateral dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) di Pasifik yang kerap menjadi pendukung gerakan separatism Papua.
Puncaknya, pada tahun 2015 Indonesia diterima sebagai associate member dari MSG.
“Dari 22 juta penduduk dunia ber etnis Melanesia, 13 juta di antaranya tersebar di lima provinsi wilayah bagian Timur Indonesia,” imbuh Konjen.
Pada era Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri mengenai Papua ditingkatkan tidak lagi “go-east” tetapi “we are part of the east”, menandakan era pendekatan yang mengakui fakta sosiologis bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Melanesia terbesar.
Pada penutupan pemaparannya Konjen mengusulkan agar Pemerintah Indonesia meningkatkan diplomasi bilateral dengan negara-negara anggota MSG; mengupayakan peningkatan keanggotaan penuh pada MSG; dan menunjuk Duta Besar Keliling (special Envoy) untuk isu Papua.(*)
