Search

Korban Mafia Tanah Akan Laporkan Terpidana Muljono Tedjokusumo Terkait Dugaan Tipikor 

Muldjono Tedjokusumo saat menjalani persidangan di PN Jakarta Barat. (foto:ist)
Muldjono Tedjokusumo saat menjalani persidangan di PN Jakarta Barat. (foto:ist)

Jakarta,reportasenews.com – Tim kuasa hukum para korban mafia tanah, Aldrino Linkoln, SH menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan melaporkan pengusaha sekaligus mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club kepihak berwajib terkait dugaan suap atau tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal tersebut disampaikan Aldrinof Linkoln kepada wartawan pada Jumat 23 Agustus 2019 di Jakarta. “Hal itu kami selaku tim kuasa hukum para korban mafia tanah berdasarkan bukti bukti dalam persidangan”, Tegas Aldrinof

Bukti itu lanjut Aldrinof berupa keterangan para saksi dan sebahagian saksi itu diduga kuat sebagai penerima suap dari terpidana yaitu terpidana Muljono Tedjokusumo. Keterangan para saksi dalam persidangan Muljono Tedjokusumo saat menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus pemalsuan bukti autentik di pengadilan negeri Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui Mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo di vonis 6 bulan penjara tanpa menjalani hukuman (hukuman percobaan 6 bulan penjara). Sidang pembacaan putusan tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Sterry Marleine.

Sementara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang intinya telah membatalkan sertifikat sertifikat yang pernah dibuat oleh terdakwa mafia tanah yaitu saudara Muljono Tedjokusumo.

Kurasa Hukum korban mafia tanah, Aldrinof Linkoln.

Kurasa Hukum korban mafia tanah, Aldrinof Linkoln.

BPN juga dalam SK nya mengembalikan tanah objek sengketa kepada klien-klien kami sebagai pelapor. Nah kemudian juga di bahas di sana bahwa girik girik dari klien klien itu semuanya terdaftar. Itu semua merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPN itu sendiri.

Terkait surat SK BPN tersebut, saya juga selaku tim kuasa hukum sudah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Surat tersebut berupa pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan serta majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut. Saya serahkan suratnya putusan berupa foto copynya.

Dalam kasus ini yang dirugikan itu siapa? Ini jelas yang dirugikan klien-klien saya, di SK BPN kan sudah jelas dan membenarkan dan mengembalikan milik tanah kepada milik klien kami. Terhadap putusan hakim nanti kami hanya berharap majelis hakim mendukung program pak presiden yaitu pembrantasan mafia tanah. Kalau ada kejadian seperti yang dialami oleh klien klien saya, disinilah kita semua bisa menilai apakah majelis hakim ini mendukung atau nggak program Pak Presiden. (*)




Loading Facebook Comments ...