Search

Korupsi dan Hukum Adat di Mata Irjen Pol. Ike Edwin

Irjen Pol. Ike Edwin saat menjadi pembicara dalam talkshow pada acara Festival Kopi Nusantara, Kamis (24/1/2019). (Foto: Tjg)
Irjen Pol. Ike Edwin saat menjadi pembicara dalam talkshow pada acara Festival Kopi Nusantara, Kamis (24/1/2019). (Foto: Tjg)

Jakarta, reportasenews.com – Indonesia darurat korupsi. Itulah gambaran kondisi Indonesia saat ini. Deskripsi itu bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya jumlah koruptor yang masuk bui akibat perbuatannya menggerogoti uang negara. Terutama di kalangan birokrat dan pejabat kepala daerah.

Sekadar contoh, sepanjang tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 26 kepala daerah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Yang terbaru, misalnya, Bupati Mesuji Khamami ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang ditetapkan sebagai tersangka sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada 2003.

Perilaku korupsi yang makin membudaya itulah yang menjadi sorotan Irjen Pol. Ike Edwin. Jika terus dibiarkan terjadi, menurut Staf Ahli Bidang Sosial Politik (Sahli Sospol) Kapolri ini, perilaku korupsi akan merusak moral bangsa. Bahkan, Ike menilai moral para koruptor seolah tidak bisa dikendalikan lagi.

”Dengan melakukan korupsi, seolah-olah para koruptor tersebut merasa bangga. Merasa diri mereka memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Padahal, pelaku korupsi itu memiliki pendidikan tinggi, oknum pejabat negara, menteri, dan sebagainya,” kata Ike saat didaulat sebagai pembicara dalam talkshow pada acara Festival Kopi Nusantara di komplek kantor Media Indonesia di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut lulusan Akpol 1985 yang berpengalaman dalam bidang Brimob ini, tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat dan tegas. Akan tetapi, juga keteladanan dari pemangku kebijakan yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

”Kita tidak berpikir untuk bertanggungjawab kepada satu generasi, tetapi 100 generasi kedepan. Semua elemen masyarakat harus berkomitmen untuk menghindari dan memberantas korupsi. Ini bisa dimulai dari dalam keluarga dulu, lingkungan, sekolah, dan seterusnya,” ujar mantan Kapolda Lampung tersebut.

Menurut perwira tinggi yang pernah menjabat Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2010 ini, waktu yang dibutuhkan untuk meyelesaikan setiap kasus korupsi bervariasi. Tergantung pada pada tingkat kooperatif saksi yang dimintai keterangan dan akurasi alat bukti yang diperoleh di lapangan.

”Saat menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi pada 2010-2011, saya bisa menyelesaikan sekitar 540 kasus dan mengembalikan uang negara lebih dari lima triliun rupiah,” tukas Ike.

Hukum Adat

Selain menyoroti prilaku korupsi, Ike juga memaparkan pentingnya peranan hukum adat sebagai kearifan lokal untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana di masyarakat. Saat menjabat Kapolres dan Kapolda, Ike mengaku sering menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana kecil yang terjadi di masyarakt.

“Meski tidak ada perintah (dari pimpinan), saat menjadi Kapolda dan Kapolres, hal itu saya laksanakan (menerapkan hukum adat),” ungkap jenderal bintang dua yang juga Perdana Menteri Kepaksian Pernong di Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak di Batu Brak, Provinsi Lampung ini.

Ike mencontohkan, kasus maling ayam tidak selalu harus diselesaikan dengan hukum pidana. Sebab, penerapan hukum pidana tidak menjamin akan memberikan efek jera pada pelaku maling ayam. Sebaliknya, memenjara pencuri ayam justri menjadi beban bagi keuangan negara.

Ike mencontohkan, seorang maling ayam dipenjara selama 6 bulan atau 180 hari. Negara harus mengeluarkan biaya makan si maling rata-rata Rp 50 ribu per hari. Jika ditahan selama 180 hari, maka negara harus menanggung biaya makannya sebesar Rp 9 juta.

“Uang sebanyak itu justru bisa untuk membeli ratusan ekor ayam. Nah, kalau yang maling ayam ini ada seribu orang, berapa biaya yang harus dikeluarkan negara?” tutur mantan Wakapolda Sulawesi Selatan ini.

Menurut Ike, pelaku maling ayam cukup diberi sanksi sosial atau sanksi menurut hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Misalnya, pencuri ayam dihukum dengan kerja sosial di balai desa atau membersihkan rumah adat setiap hari selama satu bulan.

Hukuman itu, kata Ike, akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih signifikan. Pencuri ayam akan malu karena setiap hari masyarakat melihatnya membersihkan kantor desa atau rumah adat. Bisa juga, orang yang mencuri satu ekor ayam dihukum dengan cara mengganti 10 ekor ayam kepada si pemilik ayam.

“Itulah hukum adat,” pungkas Ike. (Tjg/Sir)

 




Loading Facebook Comments ...