Search

KPK Kembali, Geledah Ruang Kerja Bupati Bengkayang dan Pejabat Terkait OTT

Aparat kepolisian saat membantu pengamaman penggeledahan kantor  Bupati Bengkayang. (foto:das)
Aparat kepolisian saat membantu pengamaman penggeledahan kantor Bupati Bengkayang. (foto:das)
Bengkayang, reportasenews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Kalimantan Barat. Kali ini penyidik KPK mendatangi Kantor Bupati Bengkayang  usai penetapan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Kepala Dinas PUPR Aleksius dan sejumlah pihak swasta lainnya, Jumat (6/9/2019).
Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap sejumlah ruang kerja pejabat Kabupaten Bengkayang sejak pukul 08.00 WIB.
Beberapa ruang kerja yang digeledah di antaranya ruang Bupati, ruang Kadis PUPR, dan ruang Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.
Penyidik masuk dengan menggunakan  rompi bertuliskan KPK, dan wajah ditutup menggunakan masker. Polisi dari Polres Bengkayang diperbantukan untuk melakukan pengawalan selama pengeledahan.
Sejumlah awak media yang sejak pagi telah menunggu dilarang masuk dan hanya diperbolehkan berada di luar ruangan selama pengeledahan berlangsung.
Penyidik satgas  KPK masuk ke sejumlah ruangan yang sebelumnya telah disegel oleh KPK paska operasi tangkap tangan Bupati Kapuas Bengkayang di Mess Pemda Bengkayang di Pontianak, Selasa (3/9/2019).
Pengeledahan ini berakhir pada pukul 15.15 WIB. Penyidik membawa satu kardus,  satu plastik kresek berwarna hitam dan satu koper, namun awak media belum mendapat informasi apapun terkait barang barang yang disita KPK dari ruangan Bupati Bengkayang. Pihak KPK sendiri enggan diwawancarai awak media.
Sementara aktivitas ASN di lingkungan Pemda tampak sepi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dengan modus jual beli proyek tersebut. Mereka adalah Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Kadis PUPR Bengkayang Aleksius, dan lima orang kontraktor yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat  dan Pandus.
Dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menyita uang tunai Rp336 juta. Kasus ini terbongkar setelah lembaga anti-rasuah itu mengendus adanya perintah permintaan uang Rp300 juta dari Suryadman Gidot kepada Kepala Dinas PUPR Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agustinus Yan.
Permintaan ini dilatari adanya keperluan urusan pribadi yang sedang dihadapi Gidot yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat ini. (das)



Loading Facebook Comments ...