Search

KPK Telisik Penyebab Mandeknya Kasus Nur Mahmudi

Nurmahmdi ismail. (foto:ist)
Nurmahmdi ismail. (foto:ist)
Depok,reportasenews.com  – Lambannya proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menyelesaikan berkas perkara kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail beserta bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menimbulkan tanda tanya lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK menegaskan tidak tinggal diam dalam memonitor perkembangan kasus tersebut.
Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait bolak baliknya berkas perkara yang merugikan negara sebesar Rp 10,7 miliar. “Apa yang mendasari penanganan kasus tersebut menjadi buntu. Kita evaluasi dan lihat penegak hukum yang menangani kasus itu. KPK merupakan koordinator dari seluruh tindakan yang berhubungan dengan korupsi. Jadi, setiap penanganan tindak pidana korupsi di daerah, termasuk Kota Depok, kita supervisi,” kata Saut saat dihubungi wartawan, kemarin.
Ia menjelaskan, telah ada perjanjian kerja sama antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. “Secara otomatis KPK akan menyupervisi proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang terjadi di Kota Depok,” ujarnya.
Sebelumnya, Agustus 2018 Kepolisian Resor Kota Depok menetapkan Nur Mahmudi dan Harry sebagai tersangka kasus korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada 2015.

Kepolresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka sebenarnya telah dilakukan oleh pengembang apartemen. Namun, Nur Mahmudi dan Harry malah mengajukan anggaran pembebasan lahan. Penyidik menduga kerugian negara akibat kasus itu mencapai Rp10,7 miliar.

Mulanya, kata Didik, Nur Mahmudi membuat surat yang membebankan pelebaran simpang Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka kepada pengembang. Akan tetapi, ditemukan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pelebaran jalan tersebut.
Sayangnya, penetapan tersangka yang dilakukan Polresta Depok menemui jalan buntu setelah Kejari Depok kerap kali memulangkan berkas perkara Nur Mahmudi Ismail maupun Harry Prihanto. Kajari Depok Sufari menilai berita acara pemeriksaan (BAP) kedua tersangka belum memenuhi syarat formil dan materiil. (jan/ltf)



Loading Facebook Comments ...