Search

Lakukan Pungli, Kades Mokong Kena OTT Polres Gresik

Kapolres Gresik AKBP. Wahyu Sri Bintoro saat gelar perkara OTT kades di halaman Mapolres Gresik, Senin (7/5/2018). (Foto: dik)
Kapolres Gresik AKBP. Wahyu Sri Bintoro saat gelar perkara OTT kades di halaman Mapolres Gresik, Senin (7/5/2018). (Foto: dik)

Gresik, reportasenews.com  – Kepolisian Resort Gresik berhasil menangkap oknum Kades Gresik Selatan, SE (47) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang kepergeok melakukan pungutan liar (pungli) terhadap salah seorang warganya yang ingin mengurus Surat Keterangan Objek Pajak untuk ketetapan PBB.

Dari informasi yang dihimpun, Sarkati yang menjadi korban awalnya ingin menjual tanahnya seluas 0,027 meter persegi dengan harga Rp. 90 juta dengan nomor persil 29a. Untuk melengkapi berkas jual beli itu, korban mengurus Surat Keterangan tersebut.

“Sebenarnya Surat Keterangan itu tidak diperlukan lagi dalam proses jual beli maupun mengurus sertifikat. Tapi ini hanya modus tersangka untuk melakukan pungli,” ujar AKBP Wahyu Sri Bintoro, Kapolres Gresik saat gelar perkara di Mapolres Gresik, Senin (7/5/2018).

Untuk satu lembar Surat Keterangan itu, tersangka meminta Rp. 20 juta. Tapi dinego oleh korban hingga sepakat nilai Rp. 10 juta.

“Saat penangkapan sudah dibayar uang muka Rp. 5 juta. Ini tergolong pungutan liar, karena tidak ada aturannya,” beber mantan Kapolres Bojonegoro ini.

Di hadapan Kapolres dan awak media, Kepala desa yang menjabat sejak tahun 2013 itu mengaku menggunakan uang pungli itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk menguruk lapangan desa.

Dari tangan tersangka, Tim Saber Pungli Polres Gresik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp. 5 juta, Surat Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2018, kuitansi yang ditandatangani tersangka pada 19 April 2018, dan flasdisk yang berisi softcopy Surat Keterangan.

“Kami mendapat informasi sejak Januari 2018. Tim Saber Pungli kami pun terus melakukan penyelidikan, hingga pada saat OTT sudah ada transaksi DP (Down Payment),” tandas AKBP. Wahyu Sri Bintoro.

Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling ringan 4 tahun dan maksimal 20 tahun. “Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran kades lainnya agar tidak melakukan hal serupa,” pesan Kapolres dengan nada penuh bijak. (dik)




Loading Facebook Comments ...