Search

Lumbung Pangan di Kabupaten Malang Masih Minim

Ilustrasi Petani saat tanam padi. (Foto:ist)
Ilustrasi Petani saat tanam padi. (Foto:ist)

Malang, reportasenews.com – Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, saat ini masih minim. Saat ini, hanya ada 45 lumbung pangan, belum seimbang dengan banyaknya jumlah desa di daerah ini.

“Idealnya satu desa satu lumbung pangan. Di Kabupaten Malang ada 378 desa dan 12 kelurahan di 33 kecamatan yang sama-sama butuh pangan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Agus Priyanto, Rabu (14/2).

Agus mengatakan, lumbung pangan sangat dibutuhkan. Dirinya tidak bisa berbuat banyak, sebab ketersediaan anggaran untuk program itu masih minim. Selama 2017, anggaran program hanya dijatah Rp.3,6 miliar di luar gaji pegawai.

Kemudian turun pada 2018 menjadi Rp.3,4 miliar. Anggaran itu habis untuk program distribusi dan cadangan pangan, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan termasuk keamanan pangan.

Ia menyebut, harusnya untuk program ketahanan pangan bisa dialokasikan hingga Rp.8 miliar. Ketahanan pangan sangat penting, guna memastikan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, hingga ini masih ada sekitar 12 desa di Kabupaten Malang yang masih rawan pangan.

Pihaknya juga berencana akan melakukan penyusunan data base pangan berisi jumlah rumah tangga tahan pangan hingga rawan pangan. Tujuannya agar data stok pangan bisa valid mulai produksi hingga peredarannya.

Selanjutnya menambah 10 lumbung pangan setiap tahun termasuk bersinergi dengan bulog dan pengusaha beras. “Kalau bisa bersinergi, maka secara angka dan barang bisa dipastikan,” kata dia.

Ia menyebut, hingga ini Pemkab Malang belum memiliki basis data pangan, terlebih lagi yang sifatnya terpadu guna menyinergikan dinas terkait dalam penanganan produksi dan ketersediaan pangan di daerah setempat.

“Terus terang saja, kami belum memiliki data base pangan. Dasar selama ini hanya mengambil data di Bappeda dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,” tegas dia.

Agus mengungkapkan ketergantungan dengan dinas lain dalam mendapatkan data itu menghambat percepatan menganalisis produksi dan ketersediaan pangan. Bahkan untuk menghitung surplus beras selama 2017 saja, hingga Februari 2018 ini masih perkiraan.

Menurut dia, basis data sangat penting mengingat akhir-akhir ini terjadi gejolak harga beras. Pihaknya kesulitan mendeteksi stok riil beras di petani dan pedagang kendati sudah menerima informasi awal, bahwa surplus beras dikisaran 84 ribu ton hingga 85 ribu ton selama 2017.

Ia berharap, program yang telah direncanakan ke depan bisa terealisas, terutama untuk pemenuhan kebutuhan lumbung pangan. (Dif)




Loading Facebook Comments ...