Search

MA Kabulkan Kasasi PT KCN Atas Pengelola Pelabuhan Marunda

GEdung Mahkamah AGung RI. (foto:ist)
GEdung Mahkamah AGung RI. (foto:ist)

Jakarta,reportasenews.com –  Mahkamah Agung RI mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pihat PT KCN lewat tim kuasa hukumnya, Juniver Girsang, terkait sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda dengan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN).  Putusan MA tersebut resmi dikeluarkan oleh website Mahkamah Agung RI yaitu https://www.mahkamahagung.go.id/id

Dalam website itu Kasasi pihak PT KCN tersebut diputus oleh majelis hakim yaitu I Gusti Agung Sumanatha, SH, Dr. Pripambudi Teguh, SH  dan Nurul Elmiyah, SH. Dengan nomor putusan Putusan no 2226 K/PDT/2019

Tim kuasa hukum PT KCN yaitu Juniver Girsang mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Mahkamah Agung (MA) RI terkait putusan kasasi klienya itu. Namun Juniver menambahkan kalu sudah ada informasi atau salinan putusan dari pihak MA terkait putusan kasasi yang mengabulkan klienya itu akan memberikan infomasi lebih lanjut kepada media. Dalam kesempatan tersebut Juniver menjelaskan kalau benar demikian bahwa MA telah mengabulkan kasasi klienya berarti pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda tetap berlanjut.

Kuasa Hukum PT KCN Juniver Girsang. (foto:ist)

Kuasa Hukum PT KCN Juniver Girsang. (foto:ist)

Kasasi telah dimenangkan oleh pihak PT KCN maka pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda, Jakarta berlanjut hal itu dilakukan sesuai dengan Perjanjian yang sudah di buat dan ditandatangani oleh pihak PT KCN dengan pihak Kementerian Perhubungan RI serta pihak PT Kawasan Berikat Nusantara.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Mahkamah Agung RI, Dr. Abdullah SH, MH, melalui sambungan telepon selulaernya mengakui bahwa memang benar putusan kasasi yang memenangkan PT KCN sudah diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 10 September 2019.

Sebelumnya pihak PT KBN melayangkan gugatan terhadap PT KCN, Kementerian Perhubungan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses hukum berlanjut hingga akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan pihak PT KBN kemudian dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta diantaranya memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT KCN bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan RI cacat hukum dan dianggap tidak sah.

Namun di tingkat kasasi permohonan kasasi dikabulkan, artinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. (*)




Loading Facebook Comments ...