Search

Mendagri Tito Karnavian Minta Semua Pihak Tidak Lagi Berpolemik Soal Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian  saat  menyampaikan sambutan saat musrenbang regional Kalimantan di Pendopo Kalimantan Barat. (foto:das)
Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan saat musrenbang regional Kalimantan di Pendopo Kalimantan Barat. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com – Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian meminta kepada semua pihak agar tidak lagi berpolemik mengenai Omnibus Law dan meminta agar semua pihak mendukung rancangan undang undang tersebut.

Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Musrenbang Regional Kalimantan yang  dihadiri Gubernur se-Kalimantan, anggota DPR RI Dapil Kalimantan, Bupati dan Walikota se-Kalimantan, Ketua DPRD se-Kalimantan, serta Forkopimda Kalimantan Barat, Rabu (19/2) di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Mendagri juga mengapreasi Musrenbang Regional Kalimantanyang terlaksana ini, dan pertama kalinya untuk menetapkan perencanaan penyusunan program regional Kalimantan tahun 2021 agar dapat melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan.

“Ini merupakan Musrenbang Regional tercepat dari wilayah regional lain, dan ini kita akan merencanakan perencanaan program bersama untuk tahun anggaran 2021. Ada banyak potensi yang ada di Kalimantan ini, baik dari budaya, wisata dan hasil alamnya masih sangat berpotensi untuk dikembangkan,” kata Tito.

Selain itu, Mendagri menambahkan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi isu besar pada Musrenbang Regional Kalimantan. Hal inilah yang menjadi isu strategis yang perlu disampaikan agar memberikan manfaat yang besar untuk wilayah Kalimantan.

“Pemindahan Ibu Kota Negara memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI, mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah, mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris, dan mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek,” tegasnya.

Lebih lanjut Mendagri memaparkan permasalahan pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan, salahsatunya peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat mempercepat pembangunan karena dengan sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan ini harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusianya yang berkualita dan memiliki kemampuan.

“Kita saat ini sedang mendapat bonus demografi, nah bonus demografi ini harus dikelola baik, karena itu jika salah mengelola ini bisa menjadi ancaman besar. Maka dari itu perlunya percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja,” terangnya.

Tito menambahkan, beberapa masalah pembangunan wilayah Kalimantan seperti belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis Sumber daya alam, belum optimalnya peran daerah perbatasan, birokrasi belum optimal mendukung investasi. “Dan ini harus segera kita atasi permasalahan tersebut,” ujarnya.

Sementara untuk mempercepat pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, Gubernur se-Kalimantan juga membacakan pernyataan sikap bersama masyarakat pulau Kalimantan.

Isi tiga point penting ini sebagai berikut: Wahai Indonesia, Di Pontianak tanah pusaka, di bumi Khatulistiwa Kami berdiri tegak Mengangkat sumpah,

  1. Kami masyarakat pulau Kalimantan tetap dan terus setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
  2. Kami masyarakat Pulau Kalimantan mendukung perpindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan.
  3. Kami masyarakat Pulau Kalimantan senantiasa mendukung segala upaya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan yang maha Esa meridhoi segala upaya menuju Indonesia yang lebih jaya. Demikian pernyataan sikap kami.

Musrenbang Regional Kalimantan Forum Kerjasama Revitalisasi percepatan pembangunan regional Kalimantan  tahun 2020. Atas nama masyarakat pulau Kalimantan. (das)




Loading Facebook Comments ...