Search

Mendagri Tito Puji Kalimantan Lebih Siap dari Sumatera dan Sulawesi dalam Pilkada Serentak 2020

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan arahan kepada kepala daerah dan penyelenggara pemilu dalam persiapan Pilkada serentak 9 Desember 2020 dan evaluasi penanganan cepat tim gugus tugas Covid 19 di Kalbar. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memuji empat kabupaten di Kalimantan Barat yang sudah 100 persen merealisasikan Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2020 dengan baik.

Tito dalam kesempatan tersebut juga memastikan semua perangkat dan aparatur di setiap pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan pemilu daerah secara serentak 09 Desember 2020 mendatang tetap menerapkan protokol kesehatan Covid 19 karena pilkada serentak kali ini sangat berbeda dan tentunya harus mencegah penularan Covid 19 atau kluster baru.
“Pilkada serentak yang dimulai 9 Desember 2020 sama pentingnya dengan penanganan Covid 19, jadi ini tidak bisa dipisahkan, dan tentu semua pihak harus siap dengan kondisi pandemi Covid 19 yang belum berakhir ini dengan persiapan persiapan Pilkada serentak dan segera tuntaskan semua masalah jika masih ada ditemukan,” tegas Tito.
Tujuh kabupaten di Kalimantan Barat akan menyelenggarakan Pemilu daerah serentak adalah Bengkayang, Sambas, Sintang, Sekadau, Melawi,  Kapuas Hulu dan Ketapang.
Seperti apa kesiapan daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat ini, berikut pagu dan realisasi NPHD penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, sebagai berikut:
1. Bengkayang
– KPU : Rp27,8 miliar (realiasi Rp27,8 miliar / 100 persen)
– Bawaslu : Rp13,1 miliar (realisasi Rp13,1 miliar / 100 persen)
– Polres : Rp4,2 miliar (realisasi Rp1,7 miliar / 40 persen)
– Kodim : Rp750 juta (realisasi nol)
Total : Rp45,9 miliar
2. Sambas
– KPU : Rp41,2 miliar (realiasi Rp24,5 miliar / 59,56 persen)
– Bawaslu : Rp15,4 miliar (realisasi Rp9,1 miliar / 59,61 persen)
– Polres : Rp4,2 miliar (realisasi nol)
– Kodim : Rp1 miliar (realisasi nol)
Total : Rp72,6 miliar
3. Sekadau
– KPU : Rp18,2 miliar (realiasi Rp18,2 miliar / 100 persen)
– Bawaslu : Rp4 miliar (realisasi Rp4 miliar / 100 persen)
– Polres : Rp3 miliar (realisasi Rp3 miliar / 100 persen)
– Kodim : Rp1 miliar (realisasi Rp1 miliar / 100 persen)
Total : Rp26,2 miliar
4. Sintang
– KPU : Rp44,7 miliar (realiasi Rp44,7 miliar / 100 persen)
– Bawaslu : Rp14,5 miliar (realisasi Rp14,5 miliar / 100 persen)
– Polres : Rp3,6 miliar (realisasi Rp3,6 miliar / 100 persen)
– Kodim : Rp1,1 miliar (realisasi Rp1,1 miliar / 100 persen)
Total : Rp64 miliar
5. Melawi
– KPU : Rp22,4 miliar (realiasi Rp22,4 miliar / 100 persen)
– Bawaslu : Rp9,5 miliar (realisasi Rp9,5 miliar / 100 persen)
– Polres : Rp3,5 miliar (realisasi Rp3,5 miliar / 100 persen)
– Kodim : Rp500 juta (realisasi Rp500 juta / 100 persen)
Total : Rp35,9 miliar
6. Kapuas Hulu
– KPU : Rp39 miliar (realiasi Rp39 miliar / 100 persen)
– Bawaslu : Rp17,1 miliar (realisasi Rp17,1 miliar / 100 persen)
– Polres : Rp3,5 miliar (realisasi Rp3,5 miliar / 100 persen)
– Kodim : Rp1 miliar (realisasi Rp1 miliar / 100 persen
Total : Rp60,7 miliar
7. Ketepang
– KPU : Rp40,8 miliar (realiasi Rp40,8 miliar / 100 persen)
– Bawaslu : Rp17,8 miliar (realisasi Rp17,8 miliar / 100 persen)
– Polres : Rp5,1 miliar (realisasi nol)
– Kodim : Rp1,4 miliar (realisasi nol)
Total : Rp65,3 miliar
“Saya beri apresiasi kepada kepala daerah yang sudah 100 persen,” sebut Tito.
Sebagai bentuk rasa terima kasih ini, Tito akan memberikan bantuan berupa mesin anjungan Dukcapil mandiri untuk daerah tersebut sehingga tidak ada kendala lagi dalam percetakan e-KTP atau pun dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit).
“Tapi secara umum Kalimantan ini lebih bagus dibanding Sumatera dan Sulawesi,” ucapnya.
Tito juga meminta semua kepala daerah segera menuntaskan persoalan percetakan e-KTP.
“Proses percetakan e-KTP tidak boleh berlama-lama, tiga menit atau 15 menit e-KTP sudah harus dimiliki pemohonnya,” tegasnya
Sementara untuk masa kampanye di pilkada serentak, Tito juga memberikan arahannya.
“Saat pencoblosan surat suara, harus bisa enam jam maksimal 300 orang dengan asumsi  minimal 5 bilik , petugas KPPS rajin memberitahu pemilih, perhatikan jam yang berlaku sesuai undang undang sampai jam 13.00 WIB, agar tidak ada penumpukan massa, atau pemilih,” ujarnya.
Sedangkan untuk rapat umum boleh dengan melihat klasifikasi daerah itu dan kapasitas tempat serta sesuai pendapat dan klasifikasi kepala gugus tugas Covid 19.
“Tidak ada arak-arakan konvoi, Bawaslu menegakkan aturan yang dibuat KPU.
Jadi harus tegas, jangan sampai ini tidak diperhatikan,” pungkasnya. (das)



Loading Facebook Comments ...