Search

Menhub Budi Karya Kunjungi Pelabuhan Probolinggo

Menteri Perhubungan Budi Karya ketika mengadakan kunjungan ke Pelabuhan Probolingo. (foto: iko)
Menteri Perhubungan Budi Karya ketika mengadakan kunjungan ke Pelabuhan Probolingo. (foto: iko)

Probolinggo, reportasenews.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan penandatangan serah terima antara pemerintah pusat dengan Provinsi Jawa Timur terkait Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8).

Soal serah terima atau kerjasama pemerintah di Pelabuhan Probolinggo nantinya bakal diurusi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur . Menteri Perhubungan (menhub) Budi Karya Sumadi, mengaku bahwa kerjasama tersebut merupakan hadiah Pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Timur, di Hari Kemerdekaan RI ini.

Kerjasama antara KSOP kelas IV Probolinggo dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara, menurut Menhub, semua akan dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Jatim, untuk dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD atau swasta.

“Pak Soekarwo, Gubernur Jatim akan mengelola kegiatan di sini yang bisa dipastikan akan lebih baik, lebih murah dan lebih cepat. Namun saya masih mempunyai dua pekerjaan rumah lagi, antara bandara dan pelabuhan di Jawa Timur. Semoga semua bisa cepet selesai, karena APBN lebih ringan, sebab setiap tahun APBN keluar, tetapi ada dualisme antara pemda dan pusat,” terang Menhub Budi, kepada wartawan saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Probolinggo, di Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Minggu (20/8).

Diadakannya penandatangan perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemanfaatan barang milik negara, tujuannya untuk mengimplementasikan Undang Undang Pelayaran Tahun 2008 yang mengamanatkan adanya pemisahan antara regulator dan operator.

“Langkah ini sebagai kebijakan untuk mengurangi beban APBN dalam pemeliharaan fasilitas pelabuhan, meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, meningkatkan PNBP serta mendorong persaingan pengusahaan pelabuhan,” tukasnya.

Menhub menambahkan tujuan kerja sama pemanfaatan barang milik negara ini untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur logistik yang merata di seluruh Indonesia. Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“Beberapa lokasi pelabuhan yang saat ini dalam proses usulan kerjasama dengan PT pelindo (Persero) III dan PT Pelindo (Persero) IV. Ini ibaratnya antara gula dengan semut, jika gulanya makin banyak, makan transportasi akan lebih banyak yang ke sini,” jelasnya lagi.

Menurutnya, pemerintah harus mempunyai komitmen disetiap kesempatan agar daya saing kita tentang logistikitu bertambah baik. Yang jelas kata Menhub, antara pemerintah pusat dan Provinsi itu jadi satu, jika pusat bertanda tangan, Provinsi juga bertandatangan, meski ada dua, namun pemerintah pusat dan provinsi jadi satu.

“Saya kira ini lebih baik dan lebih efektif. Yang jelas kami akan serahkan kepada provinsi. Biar Pak Karwo saja yang mengelolanya,” tutup Menhub Budi.(iko)




Loading Facebook Comments ...