Search

Menlu Retno Marsudi Prihatin Anak 14 Tahun Korban Kawin Kontrak di Tiongkok

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan)

Pontianak, reportasenews.com – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mendatangi Polda Kalimantan Barat untuk menyerahkan dua korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak atau perkawinan pesanan yang terjadi di Kalimantan Barat baru-baru ini.

“Ada 18 korban dugaan kasus perkawinan pesanan yang saat ini berada di shelter KBRI di Tiongkok. Angka ini tidak bisa merefleksikan rendahnya kasus perkawinan pesanan tetapi angka ini terbilang cukup banyak untuk segera bertindak menyelesaikan semua masalah,” ungkap Retno.

Retno turut prihatin masih maraknya kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat. Retno bahkan menyebut kasus ini sebagai kejahatan  transnasional.

“Tujuan saya datang ke Kalimantan Barat untuk berkoodinasi dengan semua stakeholder di Pemprov Kalimantan Barat dan kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dan untuk mencegahnya,” tegas Retno.

Kedatangan Retno di sambut Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Didi Haryono serta pejabat utama Polda Kalimantan Barat di Markas Polda Kalimantan Barat, Kamis (25/07/2019) pukul 10. 45 WIB.

Usai berbincang sejenak, Menlu RI Retno Marsudi melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, organisasi serikat pekerja dan para korban di ruang pemeriksaan penyidik. Pertemuan ini luput dari kamera wartawan.

Selanjutnya  Retno mengungkapkan di hadapan wartawan rasa  keprihatinannya terhadap kasus tersebut. Karena ditemukan satu dari 7  korban TPPO ini masih berusia 14 tahun.

“Penanganan isu tidak akan maksimal kalau tidak dicegah, karena pencegahan jauh lebih mudah dibandingkan penanganan. Melalui koordinasi ini, kita berupaya mencegah kasus-kasus baru. Bersama kami, juga membawa 2 korban yang sudah kita pulangkan,” ujarnya.

Retno menegaskan ini bukan kasus baru, tetapi kasus lama namun kembali marak akhir-akhir ini. Dua korban dugaan TPPO ini telah ditangani dan selanjutnya dari Kemenlu diserahkan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kemudian oleh pemerintah daerah dikembalikan ke pihak keluarganya.

Retno menyebutkan  berdasarkan penelusuran, terdapat 3 provinsi di Tiongkok yang menjadi tujuan TPPO antara lain Henan, Hebei dan Shandong. Pendalaman yang dilakukan Kemenlu, lanjut dia, juga menghasilkan pola rekrutmen yang dilakukan oleh agen penyalur ketika melakukan perdagangan orang.

“Karena ini masuk kategori kejahatan transnasional,  Pemerintah Indonesia mesti menjalin kerja sama dengan Pemerintah Tiongkok selaku negara tujuan TPPO,” sebutnya.

Dalam upaya tersebut, Kemenlu RI sudah melakukan koordinasi dengan Kemenlu Tiongkok dan Duta Besar Tiongkok.

“Kita sudah menyampai masalah ini  kepada Pemerintah Tiongkok dan terus bekerjasama. Bahkan kita berinteraksi dan mewawancarai mereka, hasilnya pola perkawinan pesanan ini telah diketahui. Dengan pola ini selanjutnya polisi bisa menyisir jaringannya. Ini menjadi atensi Kapolri dan pihak Polda Kalbar sudah menyebutkan ada pihak yang sudah ditangkap,” bebernya.

Dalam porsi diplomatik, Kemenlu RI sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Tiongkok beberapa hari lalu. Kemarin, Duta Besar Indonesia di Beijing juga melakukan pertemuan dengan Kemenlu Tiongkok. Kasus ini harus dilihat sebagai kasus perdagangan orang dan bukan murni kasus perkawinan biasa.

“Untuk mencegah ini agar pentingnya edukasi masyarakat termasuk mantan korban dapat menceritakan kembali dampak dari perkawinan pesanan ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga mengharapkan agar semua pihak ikut bekerja sama dalam memutus mata rantai perdagangan orang melalui modus kawin kontrak ini. (das)




Loading Facebook Comments ...