Search

Menteri Hukum dan HAM Yasona Tunggu Aksi Menteri Erick Tuntaskan Kisruh Pelabuhan Marunda

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laolly bersama Menteri BUMN, Erick Tohir. (fotoList(
Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laolly bersama Menteri BUMN, Erick Tohir. (fotoList(

Jakarta,reportasenews.com – Guna mempercepat adanya kepastian hukum, pihak KCN  telah berkirim surat berisi usulan penyelesaian sengketa Marunda kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Sudah tiga bulan sejak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengultimatum agar kisruh hukum antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)segera diselesaikan. Bahkan, Yasonna hanya memberi tenggat waktu 14 hari bagi KCN-KBN untuk berdamai, menuntaskan persoalan secara business to business.

Ultimatum itu dilontarkan Menteri Yasonna pada Jumat (29/11/2019). Namun sayangnya, kedua belah pihak masih belum berdamai. “Tadi ada permintaan untuk berdamai, ya kami berikan kesempatan. Kalau tidak bisa, ya jalan terus saja, pembangunan tidak bisa dihalangi. Penyelesaiannya nanti kami sampaikan ke Menteri BUMN,” begitu ucapan Yasonna, kala itu.

Yasonna tampaknya tak ingin ditegur Presiden Jokowi yang dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam berinvestasi. Presiden menitip pesan, segala hambatan investasi harus disingkirkan. Bahkan, pemerintah juga berjanji melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah investasi agar perekonomian bisa berjalan di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu.

“Presiden selalu menekankan seluruh stakeholder bisa menyelesaikan kendala-kendala dan mendorong agar investasi bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Yasonna.

Keinginan Yasonna yang berharap segera ada perdamaian antara KCN dan KBN bukan tanpa sebab. Tak lain karena Menkopolhukam Mahfud MD juga sudah mengambil sikap. Yakni dengan berkirim surat ke Menteri Yasonna yang isinya mengingatkan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah memutus kasus antara KCN dan KBN. Keputusan hukum tersebut berkekuatan hukum tetap dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait.

“Ini kan sudah ada keputusan pengadilan. Jangan halangi pembangunan. Itu prinsip kita. Mereka selesaikan saja pembangunan karena ini proyek strategis nasional,” ujar Yasonna.

Diketahui, kisruh hukum antara KCN dan KBN sudah berlangsung cukup lama yakni terkait proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Puncaknya, KCN memenangkan kasasi di MA pada akhir September 2019 lalu.
Kendati telah mengantongi putusan MA yang final dan mengikat, KBN ternyata masih ngotot. Terbukti, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) KCN yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (27/12/2019) ternyata menemui jalan buntu.

Berikutnya, RUPSLB KCN kembali mengalami jalan buntu pada Kamis (23/1/2020), setelah kedua belah pihak mengajukan penundaan. ”Rapat umum kembali ditunda maksimal sebulan sejak rapat yang digelar hari ini, karena kedua pemegang saham sedang melakukan upaya-upaya perdamaian untuk mengakhiri semua perbedaan pendapat, sengketa yang selama ini ada,” ujar Widodo Setiadi yang memimpin RUPSLB pada Kamis, di Jakarta (23/1/2020).

Dalam rapat, hadir perwakilan dari pemegang saham mayoritas KTU, sedangkan KBN diwakilkan kuasa hukum. Menurut Widodo, upaya perdamaian yang dilakukan kedua pihak disebut akan fokus untuk menyelesaikan komposisi pemegang saham. “Kami sangat berharap sebelum sebulan, sudah ada kesepakatan yang bisa diambil kedua pemegang saham karena hal ini berpengaruh terhadap kinerja,” ujar Widodo.

Guna mempercepat adanya kepastian hukum, pihak KCN juga telah berkirim surat berisi usulan penyelesaian sengketa Marunda kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Pertama, KCN menawarkan perjanjian kembali ke konsep awal pada 2005 yakni proyek strategis nasional tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Kedua, mengusulkan pembagian deviden.

KCN juga mengusulkan untuk diadakan penilaian dari kantor akuntan publik. Tujuannya untuk mengetahui secara detail nilai investasi yang sudah dikeluarkan KCN untuk pembangunan pier 1 dan pier 2 Pelabuhan Marunda.
“Dengan catatan konsepnya berubah, negara harus setor modal. Artinya, saham negara bisa terdelusi kalau tidak setor modal. Juga harus berkontribusi dalam pembangunan pier 2 dan 3 agar proyek tak mangkrak,” ujar Direktur Utama KCN Widodo Setiadi.

Apabila negara ingin menambah komposisi saham, KCN mengusulkan negara menguasai 49 persen saham. Sementara, pihak swasta menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51 persen. Komposisi ini bakal berpengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan.

“Supaya tidak birokratis. Nanti momentumnya hilang. Apalagi, proyek ini sudah sangat lama prosesnya 15 tahun. Kami berharap ada keputusan final dalam waktu dekat. Supaya kita ke depannya bisa bergandengan tangan untuk majukan negeri ini, apalagi ini program Bapak Presiden,” ujar Widodo.
Bila merujuk keterangan Widodo sebelumnya, maka RUPSLB KCN seyogianya akan kembali digelar paling lambat pada 23 Februari 2020. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir masih punya waktu untuk mengambil sikap. Jadi, kapan dieksekusi Pak Menteri?

Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi

Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi

Sementara pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi menilai penyebab belum berjalannya poros maritim saat ini dikarenakan faktor tumpang tindih aturan hukum dan ego sektoral. Rusdi menilai gagasan porosaritim didukung dengan program tol laut itu mengalir begitu saja dari Presiden Jokowi dan tidak disiapkan dengan baik. sehingga ada yang berjalan dan ada yang tidak. Salah satu yang yang belum ditata dengan baik adalah masalah hukumnya. Banyak hukum yang tumpang tindih dalam masalah ini.

Rusdi mencontohkan saat ini di setiap pelabuhan saja ada 13 instansi mulai dari sipil sampai militer ada disana. Hal inilah yang menyebabkan terjadi tumpang tindih. “Itulah kalau gagasan dilontarkan begitu saja dan langsung mendapat dukungan publik kemudian dieksekusi ya muntah darah akhirnya, jelas Rusdi.

Rusdi menambahkan, persoalan KBN itu merupakan efek dari tidak adanya ketegasan pemerintah. Contoh nyata saat ini dalam pembangunan pelabuhan Marunda. Pihak Kementerian perhubungan berpedoman dengan Undang Undang No 17 Tahun 2008 sementara pihak KBN mengklaim berdasarkan Keputusan Presiden No 11 Tahun 1992. Mengenai konsesi yang diatur dalam UU 17 Tahun 2008 itulah yang belum dipahami oleh para para pihak.

Karena ini praktek yang baru dalam hukum kita, tidak semua pihak merasa siap termasuk KBN salah satunya.
Menurut Direktur the National Marime Istitute, KBN diterlalu jauh sampai sampai menuntut ke pengadilan. “Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi karena KCN itu sendiri anak perusahaannya. ini karena kurangnya pemahaman mengenai UU pelayaran” jelas rusdi. (*)




Loading Facebook Comments ...